Jambi, Antarajambi.com - Gubernur Jambi Zumi Zola, melarang pejabat berwenang disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahannya ke luar daerah selama proses pemeriksaan keuangan daerah tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Semua perangkat OPD untuk tidak melakukan dinas ke luar daerah selama proses pemeriksaan laporan keuangan daerah, kecuali bersifat sangat penting," kata Zola usai menyerahkan Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Senin.
Dikatakan Zola, setelah laporan keuangan daerah diserahkan kepada BPK, selanjutnya BPK segera mengaudit laporan keuangan tersebut.
Penyerahan laporan keuangan itu kata Zola merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Jambi setelah menggunakan anggaran negara untuk pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur berharap pemeriksaan laporan keuangan berjalan dengan lancar dan Provinsi Jambi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 tersebut.
"Saya minta kepada semua pemerintah daerah di Jambi bisa menyikapi pemeriksaan oleh BPK ini secara serius, guna membantu kelancaran BPK dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Parna mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini rutin dilakukan setiap awal tahun dan pemerintah daerah setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan keuangan daerah kepada BPK untuk diperiksa.
"Penyerahan laporan keuangan daerah ini merupakan bagian dari penilaian pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Setiap laporan keuangan daerah yang memperoleh opini WTP, akan mendapatkan kenaikan insentif dalam penetapan penganggaran APBD oleh pemerintah pusat," kata Parna.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Semua perangkat OPD untuk tidak melakukan dinas ke luar daerah selama proses pemeriksaan laporan keuangan daerah, kecuali bersifat sangat penting," kata Zola usai menyerahkan Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Senin.
Dikatakan Zola, setelah laporan keuangan daerah diserahkan kepada BPK, selanjutnya BPK segera mengaudit laporan keuangan tersebut.
Penyerahan laporan keuangan itu kata Zola merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Jambi setelah menggunakan anggaran negara untuk pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur berharap pemeriksaan laporan keuangan berjalan dengan lancar dan Provinsi Jambi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 tersebut.
"Saya minta kepada semua pemerintah daerah di Jambi bisa menyikapi pemeriksaan oleh BPK ini secara serius, guna membantu kelancaran BPK dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Parna mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini rutin dilakukan setiap awal tahun dan pemerintah daerah setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan keuangan daerah kepada BPK untuk diperiksa.
"Penyerahan laporan keuangan daerah ini merupakan bagian dari penilaian pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Setiap laporan keuangan daerah yang memperoleh opini WTP, akan mendapatkan kenaikan insentif dalam penetapan penganggaran APBD oleh pemerintah pusat," kata Parna.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017