Jambi, Antarajambi.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk menerbitkan obligasi daerah guna meningkatkan pembiayaan pembangunan ekonomi melalui proyek- proyek infrasruktur yang strategis.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmad Waluyanto di Jambi, Selasa, mengatakan obligasi menjadi salah satu solusi bagi pemerintah dalam menambah dana untuk pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah daerah bisa menggunakan obligasi untuk membangun proyek produktif yang menghasilkan pendapatan dan obligasi itu nantinya digunakan untuk membayar hutang yang sudah diperoleh dari investor," kata Rahmad.
Ia meyakini Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk bisa meningkatkan kapasitas pengelolaan daerah dalam memperbaiki infrastruktur termasuk proyek pembangunan ekonomi di daerah itu agar berjalan dengan lancar.
"Untuk menerbitkan obligasi itu banyak yang perlu dipersiapkan terutama terkait kapasitas yang bisa mengelola keuangan dengan lebih baik," katanya.
Obligasi daerah bisa dilakukan jika adanya proyek yang layak (feasible) secara ekonomis maupun teknis seperti pembangunan pelabuhan, bandara, pasar, atau pembangunan yang memberikan pendapatan dan keuntungan baik untuk daerah.
"Obligasi ini memerlukan proses yang cukup panjang dan kerja sama antara Pemda, OJK dan DPR, saya yakin jika itu ada sinergi yang baik pasti bisa dilakukan," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mangatakan wacana obligasi daerah bisa dipertimbangkan dan pihaknya menyerahkan obligasi daerah ini kepada Otoritas Jasa Keuangan.
"Obligasi daerah bisa pertimbangkan, serahkan kepada OJK memungkinkan bisa dilakukan di Jambi," kata Zola.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmad Waluyanto di Jambi, Selasa, mengatakan obligasi menjadi salah satu solusi bagi pemerintah dalam menambah dana untuk pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah daerah bisa menggunakan obligasi untuk membangun proyek produktif yang menghasilkan pendapatan dan obligasi itu nantinya digunakan untuk membayar hutang yang sudah diperoleh dari investor," kata Rahmad.
Ia meyakini Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk bisa meningkatkan kapasitas pengelolaan daerah dalam memperbaiki infrastruktur termasuk proyek pembangunan ekonomi di daerah itu agar berjalan dengan lancar.
"Untuk menerbitkan obligasi itu banyak yang perlu dipersiapkan terutama terkait kapasitas yang bisa mengelola keuangan dengan lebih baik," katanya.
Obligasi daerah bisa dilakukan jika adanya proyek yang layak (feasible) secara ekonomis maupun teknis seperti pembangunan pelabuhan, bandara, pasar, atau pembangunan yang memberikan pendapatan dan keuntungan baik untuk daerah.
"Obligasi ini memerlukan proses yang cukup panjang dan kerja sama antara Pemda, OJK dan DPR, saya yakin jika itu ada sinergi yang baik pasti bisa dilakukan," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mangatakan wacana obligasi daerah bisa dipertimbangkan dan pihaknya menyerahkan obligasi daerah ini kepada Otoritas Jasa Keuangan.
"Obligasi daerah bisa pertimbangkan, serahkan kepada OJK memungkinkan bisa dilakukan di Jambi," kata Zola.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017