Jambi, Antarajambi.com - Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar minta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi untuk optimal menjaga stabilitas harga di wilayahnya menjelang dan selama bulan Ramadhan.
"Keanggotaan TPID yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan daerah, yakni Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya diharapkan mampu membuka jalan bagi terbangunnya sinergisitas dan koordinasi kebijakan dalam konteks stabilisasi harga," kata Fachrori di Jambi, Kamis.
Menurut Fachrori, kenaikan harga barang yang tidak terkendali akan menyebabkan tingginya angka inflasi, yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat akan ikut menurun.
"Pada sisi lain, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan," katanya.
Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, Fachrori mengingatkan kembali agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, dan perdagangan perlu melaksanakan peta jalan (roadmap) program kerja pengendalian inflasi daerah jangka panjang hingga tahun 2021, dan secara konsisten melaporkannya ke TPID Provinsi Jambi.
"Hal ini saya sampaikan mengingat masalah inflasi sebagai salah satu indikator strategis pembangunan," katanya.
Fachrori mengintruksikan kepada OPD untuk mempercepat penyelesaian dasar hukum operasi pasar produk pangan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Kemudian mempercepat kerja sama antar daerah terutama daerah yang mengalami surplus pangan baik dalam Provinsi Jambi maupun dengan daerah di luar Provinsi Jambi.
Selanjutnya, OPD diminta mendorong efisiensi perdagangan terutama perdagangan pangan melalui optimalisasi lelang dini (forward) untuk produk pangan serta mulai merintis sistem resi gudang produk pangan, bekerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN di Provinsi Jambi.
OPD juga diminta mempercepat efektivitas lembaga penjamin kredit daerah serta program asuransi pertanian, peternakan dan perikanan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Jasindo.
Berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, Wagub mengimbau bupati/walikota dan instansi teknis terkait untuk mendorong upaya peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan tidur, penggunaan bibit unggul, penyediaan saprodi pertanian dan perbaikan infrastruktur pendukung.
"Selain itu perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan aparat kemananan (TNI/Polri)," tegasnya.
Inspeksi mendadak
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik yang juga ketua TPID Provinsi Jambi menyatakan bahwa TPID berkomitmen untuk memastikan distribusi barang-barang kebutuhan pokok melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir Mei 2017 mendatang.
"Kegiatan sidak tidak hanya memantau arus distribusi barang, tetapi juga memantau stok barang kebutuhan pokok, dan menjaga kualitas barang agar aman dikonsumsi oleh masyarakat," katanya.
Erwan menambahkan, kegiatan sidak dilakukan di pasar-pasar dan di gudang-gudang distributor bahan pangan dan energi, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Keanggotaan TPID yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan daerah, yakni Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya diharapkan mampu membuka jalan bagi terbangunnya sinergisitas dan koordinasi kebijakan dalam konteks stabilisasi harga," kata Fachrori di Jambi, Kamis.
Menurut Fachrori, kenaikan harga barang yang tidak terkendali akan menyebabkan tingginya angka inflasi, yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat akan ikut menurun.
"Pada sisi lain, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan," katanya.
Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, Fachrori mengingatkan kembali agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, dan perdagangan perlu melaksanakan peta jalan (roadmap) program kerja pengendalian inflasi daerah jangka panjang hingga tahun 2021, dan secara konsisten melaporkannya ke TPID Provinsi Jambi.
"Hal ini saya sampaikan mengingat masalah inflasi sebagai salah satu indikator strategis pembangunan," katanya.
Fachrori mengintruksikan kepada OPD untuk mempercepat penyelesaian dasar hukum operasi pasar produk pangan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Kemudian mempercepat kerja sama antar daerah terutama daerah yang mengalami surplus pangan baik dalam Provinsi Jambi maupun dengan daerah di luar Provinsi Jambi.
Selanjutnya, OPD diminta mendorong efisiensi perdagangan terutama perdagangan pangan melalui optimalisasi lelang dini (forward) untuk produk pangan serta mulai merintis sistem resi gudang produk pangan, bekerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN di Provinsi Jambi.
OPD juga diminta mempercepat efektivitas lembaga penjamin kredit daerah serta program asuransi pertanian, peternakan dan perikanan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Jasindo.
Berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, Wagub mengimbau bupati/walikota dan instansi teknis terkait untuk mendorong upaya peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan tidur, penggunaan bibit unggul, penyediaan saprodi pertanian dan perbaikan infrastruktur pendukung.
"Selain itu perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan aparat kemananan (TNI/Polri)," tegasnya.
Inspeksi mendadak
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik yang juga ketua TPID Provinsi Jambi menyatakan bahwa TPID berkomitmen untuk memastikan distribusi barang-barang kebutuhan pokok melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir Mei 2017 mendatang.
"Kegiatan sidak tidak hanya memantau arus distribusi barang, tetapi juga memantau stok barang kebutuhan pokok, dan menjaga kualitas barang agar aman dikonsumsi oleh masyarakat," katanya.
Erwan menambahkan, kegiatan sidak dilakukan di pasar-pasar dan di gudang-gudang distributor bahan pangan dan energi, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal terkait.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017