Jambi, Antarajambi,com) - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM (Disnakerkop) Kota Jambi siap membuka layanan pengaduan bagi para pekerja/karyawan yang tidak diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan.
"Rencananya nanti kita akan membuka posko layanan pengaduan THR, jika ada pekerja yang tidak diberikan THR bisa melapor kepada kami," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Kerja dan Koperasi pada Dinakerkop Kota Jambi, Ramayanti di Jambi, Rabu.
Pihaknya meminta seluruh perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dan bidang untuk dapat mulai menyiapkan pembayaran THR untuk pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan surat edaran kepada seluruh perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran THR kepada pekerjanya.
Jumlah atau nominal pembayaran THR itu tergantung dari masa kerja atau lama bekerja masing-masing karyawan di perusahaan tempat mereka bekerja.
Pemberian THR itu katanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja dan buruh di perusahaan.
Dalam peraturan tersebut kata Ramayanti, intinya pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerjanya yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Dan bagi pekerja yang masa bekerja di atas satu bulan atau kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja di perusahaan tempat buruh itu bekerja.
"THR itu wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja paling lambat H-7 menjelang lebaran," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Rencananya nanti kita akan membuka posko layanan pengaduan THR, jika ada pekerja yang tidak diberikan THR bisa melapor kepada kami," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Pengawasan Kerja dan Koperasi pada Dinakerkop Kota Jambi, Ramayanti di Jambi, Rabu.
Pihaknya meminta seluruh perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dan bidang untuk dapat mulai menyiapkan pembayaran THR untuk pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan surat edaran kepada seluruh perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran THR kepada pekerjanya.
Jumlah atau nominal pembayaran THR itu tergantung dari masa kerja atau lama bekerja masing-masing karyawan di perusahaan tempat mereka bekerja.
Pemberian THR itu katanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja dan buruh di perusahaan.
Dalam peraturan tersebut kata Ramayanti, intinya pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerjanya yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Dan bagi pekerja yang masa bekerja di atas satu bulan atau kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja di perusahaan tempat buruh itu bekerja.
"THR itu wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja paling lambat H-7 menjelang lebaran," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017