Jambi, Antarajambi.com - Ratusan massa yang tergabung dalam DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi menyelesaikan konflik agraria dan krisis pangan pedesaan di wilayah itu.
Permintaan itu disampaikan SPI dalam unjuk rasa damai yang digelar di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, Rabu.
"Dampak sosial dari semua konflik agraria bisa memberikan trauma yang kuat di tengah masyarakat, untuk itu pemerintah harus serius dalam penanganan dan penyelesaian konflik agraria ini," kata Bu Jupe, petani perempuan asal SPI Kabupaten Tebo.
Dia mencontohkan persoalan petani dengan Koperasi Maju Bersama di Tebo, yang mana sejatinya koperasi mengutamakan kebersamaan tanpa harus memaksakan kehendak apalagi mengitimidasi petani.
Senada dikatakan Pemuda SPI Merangin, Ludianto, dia mengatakan membiarkan konflik agraria berkepanjangan menyebabkan timbulnya pelanggaran hak-hak warga sipil.
"Akibat konflik, ada puluhan ribu keluarga petani mengalami kesulitan mengurus kartu keluarga dan e-KTP, semestinya pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sigap membaca persoalan ini," katanya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Azhari mengatakan dari tahun ke tahun persoalan agraria di Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan semakin akut karena diwariskan tanpa penyelesaian.
Menurutnya, gejolak konflik agraria bukti nyata bahwa keberpihakkan pemerintah terhadap petani masih jauh dari kenyataan, dimana menurutnya lagi distribusi 12,7 juta hektare lahan disektor kehutanan dan sembilan juta hektare dari BPN tak juga terwujud.
"Sementara pembangunan semakin menggusur lahan-lahan produktif dan ancaman kriminalisasi petani semakin masif. Lokasi peta konflik agraria DPW SPI Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo dan Merangin," kata Azhari.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa ratusan massa itu mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil Kepolisian Resort Kota Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Permintaan itu disampaikan SPI dalam unjuk rasa damai yang digelar di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, Rabu.
"Dampak sosial dari semua konflik agraria bisa memberikan trauma yang kuat di tengah masyarakat, untuk itu pemerintah harus serius dalam penanganan dan penyelesaian konflik agraria ini," kata Bu Jupe, petani perempuan asal SPI Kabupaten Tebo.
Dia mencontohkan persoalan petani dengan Koperasi Maju Bersama di Tebo, yang mana sejatinya koperasi mengutamakan kebersamaan tanpa harus memaksakan kehendak apalagi mengitimidasi petani.
Senada dikatakan Pemuda SPI Merangin, Ludianto, dia mengatakan membiarkan konflik agraria berkepanjangan menyebabkan timbulnya pelanggaran hak-hak warga sipil.
"Akibat konflik, ada puluhan ribu keluarga petani mengalami kesulitan mengurus kartu keluarga dan e-KTP, semestinya pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sigap membaca persoalan ini," katanya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Azhari mengatakan dari tahun ke tahun persoalan agraria di Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan semakin akut karena diwariskan tanpa penyelesaian.
Menurutnya, gejolak konflik agraria bukti nyata bahwa keberpihakkan pemerintah terhadap petani masih jauh dari kenyataan, dimana menurutnya lagi distribusi 12,7 juta hektare lahan disektor kehutanan dan sembilan juta hektare dari BPN tak juga terwujud.
"Sementara pembangunan semakin menggusur lahan-lahan produktif dan ancaman kriminalisasi petani semakin masif. Lokasi peta konflik agraria DPW SPI Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo dan Merangin," kata Azhari.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa ratusan massa itu mendapat pengawalan ketat dari puluhan personil Kepolisian Resort Kota Jambi.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017