Jambi, Antarajambi.com - Akademisi Universitas Jambi Dr Forst Bambang Irawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi harus memfasilitasi kelompok petani kecil dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di daerah itu.
"Dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemprov Jambi juga sangat diperlukan memfasilitasi petani yang ingin bercocok tanam dengan cara tidak membakar," kata Bambang Irawan dihubungi di Jambi, Kamis.
Karena menurutnya, kelompok petani kecil yang tidak memiliki modal untuk membuka lahan (land clearing) pertanian dengan cara membakar adalah yang paling murah, sehingga diperlukan untuk memfasilitasi kelompok petani kecil itu.
"Jadi jangan hanya tidak boleh membakar saja, tapi harus ada cara supaya masyarakat itu membuka lahan dengan tidak membakar," kata Bambang Irawan yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi itu.
Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan hasil bekas tebangan itu menjadi sumber bahan-bahan pupuk organik yang baru sehingga ada kompensasi dalam pemanfaatanya untuk meningkatkan sumber pendapatan.
"Pemda harus memberikan fasilitas, yang salah satunya mendorong sisa tebangan semak belukar agar bisa dimanfaatkan menjadi sumber baru, seperti kompos dan pupuk organik," katanya.
Bambang menilai secara keseluruhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2017 di wilayah Provinsi Jambi sudah cukup baik.
Berdasarkan data di posko siaga darurat tercatat seluas 570 hektare hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi terbakar dan telah dilakukan upaya pemadaman hingga awal Oktober 2017.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun itu sebagian besar 95 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi disebabkan oleh aktifitas manusia dan berada di sejumlah kawasan.
"Selama ini kelompok tani kecil mau membuka lahan pertaniannya itu gamblang saja, karena tidak ada fasilitas dari pemerintah, selama 2017 ini terbukti ada 13 kasus yang diproses dan itu ada yang dari petani," kata Bambang menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemprov Jambi juga sangat diperlukan memfasilitasi petani yang ingin bercocok tanam dengan cara tidak membakar," kata Bambang Irawan dihubungi di Jambi, Kamis.
Karena menurutnya, kelompok petani kecil yang tidak memiliki modal untuk membuka lahan (land clearing) pertanian dengan cara membakar adalah yang paling murah, sehingga diperlukan untuk memfasilitasi kelompok petani kecil itu.
"Jadi jangan hanya tidak boleh membakar saja, tapi harus ada cara supaya masyarakat itu membuka lahan dengan tidak membakar," kata Bambang Irawan yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi itu.
Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan hasil bekas tebangan itu menjadi sumber bahan-bahan pupuk organik yang baru sehingga ada kompensasi dalam pemanfaatanya untuk meningkatkan sumber pendapatan.
"Pemda harus memberikan fasilitas, yang salah satunya mendorong sisa tebangan semak belukar agar bisa dimanfaatkan menjadi sumber baru, seperti kompos dan pupuk organik," katanya.
Bambang menilai secara keseluruhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2017 di wilayah Provinsi Jambi sudah cukup baik.
Berdasarkan data di posko siaga darurat tercatat seluas 570 hektare hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi terbakar dan telah dilakukan upaya pemadaman hingga awal Oktober 2017.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun itu sebagian besar 95 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi disebabkan oleh aktifitas manusia dan berada di sejumlah kawasan.
"Selama ini kelompok tani kecil mau membuka lahan pertaniannya itu gamblang saja, karena tidak ada fasilitas dari pemerintah, selama 2017 ini terbukti ada 13 kasus yang diproses dan itu ada yang dari petani," kata Bambang menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017