Jambi, Antrarajambi.com - Realisasi perekaman data untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) di dua kabupaten di Provinsi Jambi masih rendah, padahal pemerintah pusat menargetkan pada akhir tahun ini hal tersebut dapat terwujud 100 persen.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (DinsosDukcapil) Provinsi Jambi, Arief Munandar di Jambi, Selasa, mengatakan, dua kabupaten yang realisasinya rendah atau sekitar 60 persen tersebut yakni Sarolangun dan Merangin, sementara untuk daerah lain sudah maksimal.
Menurutnya, yang membuat rendah realisasi perekaman data KTP-E di dua kabupaten itu yakni karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Padahal setiap kabupaten imbauan pemerintah terus dilakukan untuk mengurus KTP, apalagi mesin perekaman dan pencetakan KTP-E sudah berada di tiap kecamatan.
Selain itu, kata Arief dua kabupaten lain juga sempat mengalami masalah dalam perekaman data KTP-E karena jaringannya diputus oleh pusat yaitu Merangin dan Tebo. Keduanya dianggap tidak kooperatif dalam rangka melaksanakan kegiatan dan tidak sesuai dengan aturan sehingga jaringannya diputuskan.
"Untuk kabupaten Merangin itu karena masalah SDM nya dianggap melangggar aturan, sedangkan di Tebo menyalahi aturan disisi perangkat daerah," ungkapnya.
Namun, kata Arief permasalahan itu sudah diselesaikan dan sekarang sudah bisa diakses ke pusat. Seperti di Tebo, Bupati Tebo cepat merespon dan memperbaiki aturan OPD dan sudah dinaikkan tipe A, sehingga bisa diaktifkan jaringannya ke pusat.
"Selama ini jaringannya sempat diputus, sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat. Kita punya target, tapi kami tidak tahu hambatannya baik itu terkait dengan jaringan, seperti dua kabupaten sempat tiga bulan diputus jaringan ke pusat, untuk peralatan semuanya sudah dilakukan perbaikan," kata Arief menjelaskan.
Sementara peralatannya, kata Arief sudah disepakati pemerintah pusat, untuk awal ditanggung pusat sedangkan ketika rusak diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk memperbaikinya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati mendesak Kepala Dinas Dukcapil untuk menyelesaiakan semua perekaman data KTP elektronik.
Mendagri mengatakan, saat ini masih banyak daerah yang belum menyelesaikan perekaman data KTP elektronik termasuk di Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (DinsosDukcapil) Provinsi Jambi, Arief Munandar di Jambi, Selasa, mengatakan, dua kabupaten yang realisasinya rendah atau sekitar 60 persen tersebut yakni Sarolangun dan Merangin, sementara untuk daerah lain sudah maksimal.
Menurutnya, yang membuat rendah realisasi perekaman data KTP-E di dua kabupaten itu yakni karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Padahal setiap kabupaten imbauan pemerintah terus dilakukan untuk mengurus KTP, apalagi mesin perekaman dan pencetakan KTP-E sudah berada di tiap kecamatan.
Selain itu, kata Arief dua kabupaten lain juga sempat mengalami masalah dalam perekaman data KTP-E karena jaringannya diputus oleh pusat yaitu Merangin dan Tebo. Keduanya dianggap tidak kooperatif dalam rangka melaksanakan kegiatan dan tidak sesuai dengan aturan sehingga jaringannya diputuskan.
"Untuk kabupaten Merangin itu karena masalah SDM nya dianggap melangggar aturan, sedangkan di Tebo menyalahi aturan disisi perangkat daerah," ungkapnya.
Namun, kata Arief permasalahan itu sudah diselesaikan dan sekarang sudah bisa diakses ke pusat. Seperti di Tebo, Bupati Tebo cepat merespon dan memperbaiki aturan OPD dan sudah dinaikkan tipe A, sehingga bisa diaktifkan jaringannya ke pusat.
"Selama ini jaringannya sempat diputus, sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat. Kita punya target, tapi kami tidak tahu hambatannya baik itu terkait dengan jaringan, seperti dua kabupaten sempat tiga bulan diputus jaringan ke pusat, untuk peralatan semuanya sudah dilakukan perbaikan," kata Arief menjelaskan.
Sementara peralatannya, kata Arief sudah disepakati pemerintah pusat, untuk awal ditanggung pusat sedangkan ketika rusak diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk memperbaikinya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati mendesak Kepala Dinas Dukcapil untuk menyelesaiakan semua perekaman data KTP elektronik.
Mendagri mengatakan, saat ini masih banyak daerah yang belum menyelesaikan perekaman data KTP elektronik termasuk di Jambi.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017