Jambi, Antarajambi.com - Empat anggota Dewan Komisaris Bank Jambi secara mendadak diberhentikan oleh pemegang saham yang terdiri dari kepala daerah di provinsi itu.
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi, Johansyah di Jambi, Selasa, mengatakan ke-empat orang anggota dewan komisaris itu bukan diberhentikan oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, melainkan oleh pemegang saham yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama.
Johansyah mengatakan, pemegang saham se-Provinsi Jambi terdiri dari bupati, walikota dan gubernur Jambi. Semua kepala daerah itu telah memiliki kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan tersebut.
"Pemberhentian setelah Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS), pada Senin (7/11) kemarin. Keputusan itu ditentukan oleh pemegang saham, yang terdiri dari bupati, walikota, termasuk gubernur Jambi," katanya menjelaskan.
Keputusan pemberhentian oleh para pemegang saham itu tak lepas dari hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kinerja Bank Jambi.
"Jadi anggapan bahwa gubernur yang memberhentikan, itu salah. Karena ini adalah keputusan bersama, berdasarkan penilaian OJK, katanya.
Dia mengungkapkan, Senin (6/11) kemarin diadakan RUPS di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank Jambi. Agenda resminya adalah untuk mendengarkan pemaparan OJK atan penilaian mereka terhadap Bank Jambi.
Ditanya kapan rapat lanjutan menentukan dan melantik penganti empat dewan komisaris yang diberhentikan itu, Johansyah mengatakan teknis akan dilaksanakan oleh pihak Bank Jambi.
Dalam SK-nya, ke-empat dewan komisaris yang diberhentikan itu seharusnya bertugas hingga 2019 nanti. Pemberhentian di tengah masa jabatan ini tentu menjadi pertanyaan. Namun Johansyah menegaskan tidak ada masalah dengan pemberhentian di tengah masa jabatan tersebut.
"Contohnya seperti pejabat Pemprov, kalau berdasarkan penilaian kinerjanya tidak mendukung tentu bisa diberhentikan dan diganti. Begitu juga istilahnya untuk Bank Jambi ini. Yang jelas hak pemberhentian ada di tangan para pemegang saham," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi, Johansyah di Jambi, Selasa, mengatakan ke-empat orang anggota dewan komisaris itu bukan diberhentikan oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, melainkan oleh pemegang saham yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama.
Johansyah mengatakan, pemegang saham se-Provinsi Jambi terdiri dari bupati, walikota dan gubernur Jambi. Semua kepala daerah itu telah memiliki kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan tersebut.
"Pemberhentian setelah Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS), pada Senin (7/11) kemarin. Keputusan itu ditentukan oleh pemegang saham, yang terdiri dari bupati, walikota, termasuk gubernur Jambi," katanya menjelaskan.
Keputusan pemberhentian oleh para pemegang saham itu tak lepas dari hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kinerja Bank Jambi.
"Jadi anggapan bahwa gubernur yang memberhentikan, itu salah. Karena ini adalah keputusan bersama, berdasarkan penilaian OJK, katanya.
Dia mengungkapkan, Senin (6/11) kemarin diadakan RUPS di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank Jambi. Agenda resminya adalah untuk mendengarkan pemaparan OJK atan penilaian mereka terhadap Bank Jambi.
Ditanya kapan rapat lanjutan menentukan dan melantik penganti empat dewan komisaris yang diberhentikan itu, Johansyah mengatakan teknis akan dilaksanakan oleh pihak Bank Jambi.
Dalam SK-nya, ke-empat dewan komisaris yang diberhentikan itu seharusnya bertugas hingga 2019 nanti. Pemberhentian di tengah masa jabatan ini tentu menjadi pertanyaan. Namun Johansyah menegaskan tidak ada masalah dengan pemberhentian di tengah masa jabatan tersebut.
"Contohnya seperti pejabat Pemprov, kalau berdasarkan penilaian kinerjanya tidak mendukung tentu bisa diberhentikan dan diganti. Begitu juga istilahnya untuk Bank Jambi ini. Yang jelas hak pemberhentian ada di tangan para pemegang saham," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017