Jambi, Antaranews Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.
SSecara umum pelaksanaan urusan pemerintahan telah dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan, dimana capaian rata-rata realisasi fisik diatas 95 persen dan realisasi keuangan di atas 90 persen," kata Bupati Batanghari Syahirsah pada Paripurna Penyampaian LKPJ dan LKPD tahun 2017 di Muarabulian, Selasa.
Dalam laporan LKPJ, Syahirsah menyampaikan tujuh bidang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kegiatannya selama tahun 2017 yang lalu. Diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang ekonomi kerakyatan, bidang infrastruktur dan perumahan, bidang informasi birokrasi dan bidang keagamaan dan sosial budaya.
Dari tujuh bidang yang disampaikan tidak semua target yang ditetapkan dalam kegiatan perbidang tersebut tidak mampu di realisasikan secara seratus persen. Seperti pada bidang ekonomi kerakyatan, laju pertumbuhan ekonomi yang ditaregtkan sebesar 6,20 persen hanya mampu terealisasi sebesar 4,55 persen. secara presentase realisasi capaian pertumbuhan ekonomi di daerah itu hanya sebesar 73,39 persen.
Baca juga: PDAM Batanghari bangun 40 KM jaringan air bersih
Baca juga: Bupati Batanghari tinjau arena MTQ
Syahirsah mengatakan lambannya laju pertumbuhan ekonomi di daerah itu selain di sebabkan oleh lambannya laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga di sebabkan oleh lemahnya harga komoditas utama di daerah itu.
"Karet dan sawit merupakan komoditas utama di batanghari, hampir 70 persen masyarakat batanghari bergantung pada komoditas tersebut," kata Syahirsah.
Sementara itu pada laporan keuangan tahun 2017 daerah itu, pendapatan daerah yang di targetkan sebesar Rp1,216 triliun lebih dapat di realisasikan seebsar Rp1,17 triliun lebih atau sebesar 96,18 persen. Pendapatan deerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selanjutnya belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,241 triliun di tahun 2017, dapat terealisasi seebsar Rp1,172 triliun lebih atau sebesar 94,41 persen. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Dan dari sisi pembiayaan daerah, pada tahun 2017 daerah itu mengalokasikan dana sebesar Rp25 miliar, dan mampu di realisasikan sebesar Rp25,03 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yang terealisasi seebsar 100 persen dan penyertaan modal yang terealisasi seebsar Rp27,82 juta.
Baca juga: Wabup Batanghari : Kecintaan Terhadap Quran Harus Tetap Tumbuh
Baca juga: Batanghari prioritaskan bangun infrastruktur dasar
"Sementara itu untuk pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank jambi dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum terealisasi sebesar 100 persen," katanya menambahkan.
Menindak lanjuti LKPJ dan LKPD yang disampaikan oleh Syahirsah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah itu akan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah OPD di daerah itu guna melakukan monitoring dan evaluasi.
"Setelah dilaksanakannya pripurna ini, kita akan melaksankan kunker ke sejumlah OPD," kata Ketua DPRD Batanghari M Mahdan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
SSecara umum pelaksanaan urusan pemerintahan telah dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan, dimana capaian rata-rata realisasi fisik diatas 95 persen dan realisasi keuangan di atas 90 persen," kata Bupati Batanghari Syahirsah pada Paripurna Penyampaian LKPJ dan LKPD tahun 2017 di Muarabulian, Selasa.
Dalam laporan LKPJ, Syahirsah menyampaikan tujuh bidang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kegiatannya selama tahun 2017 yang lalu. Diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang ekonomi kerakyatan, bidang infrastruktur dan perumahan, bidang informasi birokrasi dan bidang keagamaan dan sosial budaya.
Dari tujuh bidang yang disampaikan tidak semua target yang ditetapkan dalam kegiatan perbidang tersebut tidak mampu di realisasikan secara seratus persen. Seperti pada bidang ekonomi kerakyatan, laju pertumbuhan ekonomi yang ditaregtkan sebesar 6,20 persen hanya mampu terealisasi sebesar 4,55 persen. secara presentase realisasi capaian pertumbuhan ekonomi di daerah itu hanya sebesar 73,39 persen.
Baca juga: PDAM Batanghari bangun 40 KM jaringan air bersih
Baca juga: Bupati Batanghari tinjau arena MTQ
Syahirsah mengatakan lambannya laju pertumbuhan ekonomi di daerah itu selain di sebabkan oleh lambannya laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga di sebabkan oleh lemahnya harga komoditas utama di daerah itu.
"Karet dan sawit merupakan komoditas utama di batanghari, hampir 70 persen masyarakat batanghari bergantung pada komoditas tersebut," kata Syahirsah.
Sementara itu pada laporan keuangan tahun 2017 daerah itu, pendapatan daerah yang di targetkan sebesar Rp1,216 triliun lebih dapat di realisasikan seebsar Rp1,17 triliun lebih atau sebesar 96,18 persen. Pendapatan deerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selanjutnya belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,241 triliun di tahun 2017, dapat terealisasi seebsar Rp1,172 triliun lebih atau sebesar 94,41 persen. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Dan dari sisi pembiayaan daerah, pada tahun 2017 daerah itu mengalokasikan dana sebesar Rp25 miliar, dan mampu di realisasikan sebesar Rp25,03 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yang terealisasi seebsar 100 persen dan penyertaan modal yang terealisasi seebsar Rp27,82 juta.
Baca juga: Wabup Batanghari : Kecintaan Terhadap Quran Harus Tetap Tumbuh
Baca juga: Batanghari prioritaskan bangun infrastruktur dasar
"Sementara itu untuk pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank jambi dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum terealisasi sebesar 100 persen," katanya menambahkan.
Menindak lanjuti LKPJ dan LKPD yang disampaikan oleh Syahirsah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah itu akan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah OPD di daerah itu guna melakukan monitoring dan evaluasi.
"Setelah dilaksanakannya pripurna ini, kita akan melaksankan kunker ke sejumlah OPD," kata Ketua DPRD Batanghari M Mahdan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018