Jambi, Antaranews Jambi - Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Bakhtiar lakukan peninjauan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait persiapan penilaian pelayanan publik yang akan di lakukan oleh Ombudsman.
"Ombudsman tersebut akan lakukan penilaian publik di Batanghari pada tanggal 16 April mendatang, kita mau seluruh OPD memenuhi standar pelayanan publik," kata Sekretaris Daerah Batanghari Bakhtiar, di Muarabulian, Rabu.
Ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik, antara lain ketersedian toilet, ketersediaan meja pelayanan, ketersediaan ruang tunggu, ketersediaan maklumat pelayanan, ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik maupun non elektronik, ketersediaan sarana pengukur kepuasan pelanggan, ketersediaan sarana pengaduan dan ketersediaan visi misi dan motto pelayanan.
Baca juga: Batanghari gelar Musrenbang RKPD tahun 2019
Baca juga: Paripurna DPRD Batanghari Bupati sampaikan LKPD-LKPJ 2017
Pemerintah daerah itu menargetkan pelayanan publik di seluruh instansi masuk dalam kategori hijau pada penilaian yang akan di lakukan oleh Ombudsman nantinya.
Saat ini beberapa OPD di daerah itu pelayanan publiknya masih berada pada zona kuning bahkan ada yang masuk dalam zona merah.
Terhitung sampai tanggal 6 April 2018 lalu, masih ada beberap instansi yang pelayanan publiknya masuk dalam kategori zona merah. Diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya.
Sementara itu instansi yang pelayanan publiknya masuk dalam zona hijau diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker), BPMPTSP, dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Semua OPD harus memenuhi standar pelyanan publik, khususnya yang masih berada di zona merah," kata Bahktiar.
Bakhtiar mengatakan penerima tamu atau front office dituntut harus ramah terhadap tamu yang datang. Terutama dinas-dinas yang leading sektornya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.
"Seperti Dinas Dukcapil, rumah sakit, kantor camat dan kantor lurah," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Ombudsman tersebut akan lakukan penilaian publik di Batanghari pada tanggal 16 April mendatang, kita mau seluruh OPD memenuhi standar pelayanan publik," kata Sekretaris Daerah Batanghari Bakhtiar, di Muarabulian, Rabu.
Ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik, antara lain ketersedian toilet, ketersediaan meja pelayanan, ketersediaan ruang tunggu, ketersediaan maklumat pelayanan, ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik maupun non elektronik, ketersediaan sarana pengukur kepuasan pelanggan, ketersediaan sarana pengaduan dan ketersediaan visi misi dan motto pelayanan.
Baca juga: Batanghari gelar Musrenbang RKPD tahun 2019
Baca juga: Paripurna DPRD Batanghari Bupati sampaikan LKPD-LKPJ 2017
Pemerintah daerah itu menargetkan pelayanan publik di seluruh instansi masuk dalam kategori hijau pada penilaian yang akan di lakukan oleh Ombudsman nantinya.
Saat ini beberapa OPD di daerah itu pelayanan publiknya masih berada pada zona kuning bahkan ada yang masuk dalam zona merah.
Terhitung sampai tanggal 6 April 2018 lalu, masih ada beberap instansi yang pelayanan publiknya masuk dalam kategori zona merah. Diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas lainnya.
Sementara itu instansi yang pelayanan publiknya masuk dalam zona hijau diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker), BPMPTSP, dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Semua OPD harus memenuhi standar pelyanan publik, khususnya yang masih berada di zona merah," kata Bahktiar.
Bakhtiar mengatakan penerima tamu atau front office dituntut harus ramah terhadap tamu yang datang. Terutama dinas-dinas yang leading sektornya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.
"Seperti Dinas Dukcapil, rumah sakit, kantor camat dan kantor lurah," katanya menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018