Denpasar (Antaranews Jambi) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali akan merangsang penyaluran kredit di wilayahnya, mengingat pertumbuhan kredit selama semester pertama 2018 lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
"Sampai akhir tahun ini kami optimis penyaluran kredit tumbuh 10 persen," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Kamis.
Menurut Hizbullah, realisasi penyaluran kredit di Bali selama semester pertama tahun ini atau periode Januari-Juni tahun 2018 mencapai Rp83,9 triliun atau tumbuh 4,44 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Meski terjadi pertumbuhan, namun tahun lalu, Hizbullah mencatat pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 6,05 persen.
Dia menjelaskan pertemuan akbar tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi atau perluasan bisnis sehingga mereka akan melirik pembiayaan di lembaga jasa keuangan.
OJK mencatat tiga sektor utama penerima kredit di Bali semester pertama tahun ini, yakni bukan lapangan usaha terkait kredit konsumtif dan terkait penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 38,06 persen.
Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran 31,62 persen serta penyediaan akomodasi, makan dan minum mencapai 8,9 persen.
Berdasarkan penggunaan kredit, sebagian besar dimanfaatkan sektor produktif sebesar 61,25 persen yang terdiri dari modal kerja 39,67 persen dan kredit investasi sebesar 21,58 persen.
Walau menginginkan terjadi pertumbuhan realisasi kredit, namun Hizbullah tetap mengingatkan perbankan untuk berhati-hati sebelum mencairkan pembiayaan kepada calon debitur.
Upaya itu dilakukan untuk menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
Selama Juni 2018, OJK mencatat NPL di Bali mencapai 3,73 persen, meningkat dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai 3,42 persen.
Apabila dirinci, kredit bermasalah paling tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian pasir mencapai 10,72 persen dan kegiatan usaha yang belum jelas batasannya (konsumtif) sebesar 8,83 persen.
NPL tertinggi ketiga terkait jasa perorangan yang melayani rumah tangga sebesar 7,7 persen.
Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 8-14 Oktober 2018, yang rencananya dihadiri sekitar 15 ribu orang delegasi dari 189 negara di dunia.
Delegasi itu di antaranya sejumlah kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hingga media.
Baca juga: Mandiri laba Rp5,9 triliun kuartal pertama ini, tapi pertumbuhan kredit lambat
Baca juga: BI : pertumbuhan kredit juni lebihi 10 persen
"Sampai akhir tahun ini kami optimis penyaluran kredit tumbuh 10 persen," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Kamis.
Menurut Hizbullah, realisasi penyaluran kredit di Bali selama semester pertama tahun ini atau periode Januari-Juni tahun 2018 mencapai Rp83,9 triliun atau tumbuh 4,44 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Meski terjadi pertumbuhan, namun tahun lalu, Hizbullah mencatat pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 6,05 persen.
Dia menjelaskan pertemuan akbar tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi atau perluasan bisnis sehingga mereka akan melirik pembiayaan di lembaga jasa keuangan.
OJK mencatat tiga sektor utama penerima kredit di Bali semester pertama tahun ini, yakni bukan lapangan usaha terkait kredit konsumtif dan terkait penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 38,06 persen.
Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran 31,62 persen serta penyediaan akomodasi, makan dan minum mencapai 8,9 persen.
Berdasarkan penggunaan kredit, sebagian besar dimanfaatkan sektor produktif sebesar 61,25 persen yang terdiri dari modal kerja 39,67 persen dan kredit investasi sebesar 21,58 persen.
Walau menginginkan terjadi pertumbuhan realisasi kredit, namun Hizbullah tetap mengingatkan perbankan untuk berhati-hati sebelum mencairkan pembiayaan kepada calon debitur.
Upaya itu dilakukan untuk menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
Selama Juni 2018, OJK mencatat NPL di Bali mencapai 3,73 persen, meningkat dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai 3,42 persen.
Apabila dirinci, kredit bermasalah paling tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian pasir mencapai 10,72 persen dan kegiatan usaha yang belum jelas batasannya (konsumtif) sebesar 8,83 persen.
NPL tertinggi ketiga terkait jasa perorangan yang melayani rumah tangga sebesar 7,7 persen.
Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 8-14 Oktober 2018, yang rencananya dihadiri sekitar 15 ribu orang delegasi dari 189 negara di dunia.
Delegasi itu di antaranya sejumlah kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hingga media.
Baca juga: Mandiri laba Rp5,9 triliun kuartal pertama ini, tapi pertumbuhan kredit lambat
Baca juga: BI : pertumbuhan kredit juni lebihi 10 persen
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018