Jambi (Antaranews Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi itu agar pembangunan tetap berkelanjutan dan berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto di Jambi, Senin, mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut harus dikelola dengan tetap mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan harus ada keseimbangan aspek ekonomi serta aspek lingkungan.
Saat membuka membuka monitoring dan evaluasi (monev) terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018 itu, Dianto mengatakan untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan perencanaan yang matang dan terkoordinir, serta pengawasan dari hasil pembangunan kelautan dan perikanan itu sendiri berupa monitoring dan evaluasi.
"Juga perlu peran serta seluruh stake holder perikanan di Jambi, sehingga ada kesamaan dan gerak di semua tingkatan pelaku pembangunan kelautan dna perikanan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maju dan mandiri, peningkatan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan melalui program lanjutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengarah pada kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskannya, monev terpadu pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan untuk memonitor, supervisi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Jambi tahun 2017 lalu, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 yang dibiayai dari dana dekosentrasi, tugas pembantuan (TP) dan Dana alokasi Khusus (DAK).
"Untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, diperlukan upaya dan strategi diantaranya memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan gubernur," katanya menjelaskan.
Kemudian mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan tidak mengeluarkan izin penggunaan Lampara dan penggunaan alat tangkap lain yang merusak kelestarian sumber daya dan diperlukan pengelolaan sentra perikanan dan lubuk larangan di perairan umum Jambi.
Selanjutnya diperlukan peningkatan produksi dan produktivitas hasil perikanan dengan menyiapkan benih unggul, bantuan alat tangkap, perluasan area budidaya ikan yaitu kolam, bantuan benih pakan dan sarana produksi lainnya.
"Serta memperluas akses pasar domestik dan pasar internasional demonstrasi pengolahan produk perikanan, packing untuk produk ikan air tawar, promosi dan publikasi hasil perikanan Jambi," kata Dianto.
Dianto mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melaksanakan program dan kegiatan serta telah mengalokasikan anggaran dan bantuan untuk seluruh pelaku usaha perikanan di Provinsi Jambi.
Seperti bantuan gerakan pakan mandiri (Gerpari ), bantuan bioflok, bantuan ice flake machine, bantuan benih ikan untuk restocking, bantuan kapal, bantuan alat penangkapan ikan, asuransi nelayan dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jambi khususnya nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Temawisman mengatakan monev kelautan dan perikanan itu merupakan komponen supervisi pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2017 dan 2018 yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
"Kegiatan ini menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2017, dan menyatukan gerak dan langkah dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jambi, serta menemukan solusi terbaik dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program kelautan dan perikanan di Jambi ke depan," kata Temawisman.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto di Jambi, Senin, mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut harus dikelola dengan tetap mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan harus ada keseimbangan aspek ekonomi serta aspek lingkungan.
Saat membuka membuka monitoring dan evaluasi (monev) terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018 itu, Dianto mengatakan untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan perencanaan yang matang dan terkoordinir, serta pengawasan dari hasil pembangunan kelautan dan perikanan itu sendiri berupa monitoring dan evaluasi.
"Juga perlu peran serta seluruh stake holder perikanan di Jambi, sehingga ada kesamaan dan gerak di semua tingkatan pelaku pembangunan kelautan dna perikanan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maju dan mandiri, peningkatan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan melalui program lanjutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengarah pada kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskannya, monev terpadu pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan untuk memonitor, supervisi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Jambi tahun 2017 lalu, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 yang dibiayai dari dana dekosentrasi, tugas pembantuan (TP) dan Dana alokasi Khusus (DAK).
"Untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, diperlukan upaya dan strategi diantaranya memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan gubernur," katanya menjelaskan.
Kemudian mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan tidak mengeluarkan izin penggunaan Lampara dan penggunaan alat tangkap lain yang merusak kelestarian sumber daya dan diperlukan pengelolaan sentra perikanan dan lubuk larangan di perairan umum Jambi.
Selanjutnya diperlukan peningkatan produksi dan produktivitas hasil perikanan dengan menyiapkan benih unggul, bantuan alat tangkap, perluasan area budidaya ikan yaitu kolam, bantuan benih pakan dan sarana produksi lainnya.
"Serta memperluas akses pasar domestik dan pasar internasional demonstrasi pengolahan produk perikanan, packing untuk produk ikan air tawar, promosi dan publikasi hasil perikanan Jambi," kata Dianto.
Dianto mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melaksanakan program dan kegiatan serta telah mengalokasikan anggaran dan bantuan untuk seluruh pelaku usaha perikanan di Provinsi Jambi.
Seperti bantuan gerakan pakan mandiri (Gerpari ), bantuan bioflok, bantuan ice flake machine, bantuan benih ikan untuk restocking, bantuan kapal, bantuan alat penangkapan ikan, asuransi nelayan dan lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jambi khususnya nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Temawisman mengatakan monev kelautan dan perikanan itu merupakan komponen supervisi pelaksanaan program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2017 dan 2018 yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
"Kegiatan ini menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2017, dan menyatukan gerak dan langkah dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jambi, serta menemukan solusi terbaik dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program kelautan dan perikanan di Jambi ke depan," kata Temawisman.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018