Tanah aset pendidikan dan fasilitas umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masih banyak yang belum bersertifikat, termasuk ruas jalan kabupaten pun belum dilengkapi dengan dokumen resmi itu.
"Tanah jalan kabupaten sebanyak 163 ruas jalan belum bersertifikat. Ini baru luas, berapa persilnya belum pasti karena ada ketentuan dari BPN. Karena satu ruas jalan bisa jadi lima persil, karena setiap ada jembatan, maka dihitung satu persil," kata Kepala Bagian Aset Setda Pemkab Batanghari Yennedi di Jambi, Selasa.
Selanjutnya jalan desa dan lingkungan berjumlah 643 ruas jalan. Ini belum diverifikasi faktual karena belum ada surat keputusan. Yennedi mengaharapkan, tahun ini persoalan aset tersebut selesai dengan dukungan OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Selain atas hak tanah, anggaran tanah yang akan disertifikat cukup besar. Sementara kemampuan daerah terbatas, sehingga harus dilakukan secara bertahap.
"Hingga tahun ini masih ada salah satu kendala adalah anggaran yang terbatas, makanya kita ajukan bertahap. Tahun ini kita ajukan 42 persil tanah yang diajukan untuk diukur dan diterbitkan sertifikat. Kini tinggal sekitar 70 sampai 80 sertifikat," terangnya.
Bagian aset akan membuat estimasi biaya untuk penganggaran sertifikat. Ini diupayakan setelah dibuat perjanjian antara Pemkab Batanghari dengan BPN.
"Kami berharap masalah tanah ini bisa "clear and clean". Tanah ini setiap saat harganya terus naik, komplik semakin banyak. Seharusnya sudah selesai masalah, malah muncul masalah baru," jelasnya ketika ditemui belum lama ini.
Untuk sertifikat tanah ini, lanjutnya, sudah ada rencana aksi dengan menerbitkan 40 sertifikat.
"Mudah-mudahan ada dukungan anggaran terkait sertifikat tanah. Masalah yang sangat vital adalah ukuran tanah yang ada dalam catatan pemerintah berbeda dengan dilapangan," katanya.
Sementara tanah yang sudah bersertifikat didistribusikan kepada OPD terkait. Seperti tanah pendidikan diserahkan kepada dinas pendidikan untuk dibangun sekolah.
"Kita usahakan tanah ini bermanfaat, seperti penyertaan modal dengan pihak ketiga. Salah satunya kerjasama dengan bank daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Tanah jalan kabupaten sebanyak 163 ruas jalan belum bersertifikat. Ini baru luas, berapa persilnya belum pasti karena ada ketentuan dari BPN. Karena satu ruas jalan bisa jadi lima persil, karena setiap ada jembatan, maka dihitung satu persil," kata Kepala Bagian Aset Setda Pemkab Batanghari Yennedi di Jambi, Selasa.
Selanjutnya jalan desa dan lingkungan berjumlah 643 ruas jalan. Ini belum diverifikasi faktual karena belum ada surat keputusan. Yennedi mengaharapkan, tahun ini persoalan aset tersebut selesai dengan dukungan OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Selain atas hak tanah, anggaran tanah yang akan disertifikat cukup besar. Sementara kemampuan daerah terbatas, sehingga harus dilakukan secara bertahap.
"Hingga tahun ini masih ada salah satu kendala adalah anggaran yang terbatas, makanya kita ajukan bertahap. Tahun ini kita ajukan 42 persil tanah yang diajukan untuk diukur dan diterbitkan sertifikat. Kini tinggal sekitar 70 sampai 80 sertifikat," terangnya.
Bagian aset akan membuat estimasi biaya untuk penganggaran sertifikat. Ini diupayakan setelah dibuat perjanjian antara Pemkab Batanghari dengan BPN.
"Kami berharap masalah tanah ini bisa "clear and clean". Tanah ini setiap saat harganya terus naik, komplik semakin banyak. Seharusnya sudah selesai masalah, malah muncul masalah baru," jelasnya ketika ditemui belum lama ini.
Untuk sertifikat tanah ini, lanjutnya, sudah ada rencana aksi dengan menerbitkan 40 sertifikat.
"Mudah-mudahan ada dukungan anggaran terkait sertifikat tanah. Masalah yang sangat vital adalah ukuran tanah yang ada dalam catatan pemerintah berbeda dengan dilapangan," katanya.
Sementara tanah yang sudah bersertifikat didistribusikan kepada OPD terkait. Seperti tanah pendidikan diserahkan kepada dinas pendidikan untuk dibangun sekolah.
"Kita usahakan tanah ini bermanfaat, seperti penyertaan modal dengan pihak ketiga. Salah satunya kerjasama dengan bank daerah," katanya.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019