"Bagi teman-teman yang akan mengemban tugas bersama Bapak Presiden lagi, saya sampaikan selamat bekerja, semoga semuanya sukses, mari kita doakan."
Kalimat itu diucapkan dari mulut Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) di hadapan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Kalla, para menteri Kabinet Kerja 2014-2019, mantan menteri, hingga staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang memperhatikan pernyataan JK tersebut lantas mengangguk-angguk kecil, saling bertukar pandang dan ada juga yang tersenyum simpul. Tentu tak ada yang langsung bertepuk tangan, apalagi bertepuk dada menunjukkan dirinya sudah dihubungi Presiden Joko Widodo untuk menjabat lagi sebagai penyelenggara negara.
Meski sudah ditanya berkali-kali oleh wartawan, Presiden Jokowi pun tidak pernah mengatakan secara langsung kapan mengumumkan para pembantu barunya untuk 5 tahun ke depan.
Baca juga: Mendes kenang pernah ditelepon Jokowi saat basah kuyup sedang mandi
"Mbok, ya sabar, paling sehari, dua hari, paling lama tiga hari, nanti 'kan juga tahu, bisa diumumkan Minggu (20/10), bisa juga Senin (21/10), bisa juga Selasa (22/10)," kata Presiden Jokowi saat ditanya wartawan usai acara yang sama.
Presiden hanya menjawab tegas bahwa total menteri masih sama yaitu 34 orang. Namun terkait apakah akan ada perwakilan partai oposisi juga masuk kabinet, Presiden lagi-lagi meminta masyarakat untuk bersabar.
"Nanti lah, tadi kan sudah saya sampaikan, sabar, sabar. Nanti kalau sudah diumumkan saya kira nanti kita semua akan tahu, mana yang masuk, mana yang tidak masuk, mana yang belum masuk," kata Presiden sambil tertawa dan berbalik.
Pada kesempatan lain, Presiden mengatakan bahwa memang ada menteri-menteri lama yang dipertahankan dalam kabinet baru. Namun, ia belum menghitung persentasenya.
"Ada muka yang lama, ada yang baru banyak tapi belum dihitung persentasenya," ungkap Presiden.
Dari 34 menteri tersebut, Presiden memastikan sudah mewakili berbagai daerah maupun suku di Indonesia, termasuk perwakilan dari Papua.
Baca juga: Tokoh Papua dukung Presiden angkat menteri dari Papua
Namun, seperti pernyataan Presiden Jokowi di media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI, dan polisi.
Orang-orang dalam kabinet itu diharapkan dapat memperkukuh kelembagaan yang mengurus investasi, mampu membujuk investor untuk menciptakan berbagai macam keuntungan tambahan bagi Indonesia. Investasi yang masuk ke Indonesia itu tentu bukan usaha yang hanya mengeksploitasi bangsa Indonesia.
Presiden dalam dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) , 16 September 2019, menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkukuh kelembagaan kabinet untuk memperkuat riset dan teknologi yang mempu menyediakan teknologi agar pengusaha-pengusaha muda bisa menjadi mitra strategis bagi investor-investor global dalam industri teknologi di dunia sekarang ini.
Tidak ketinggalan para menteri tersebut diharapkan punya kemampuan eksekusi program ditambah manajerial.
Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu saat acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama HIPMI pada tanggal 26 Mei 2019.
"Kabinet yang bisa kerja, 'kan kabinet kerja. Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting, memiliki kemampuan manajerial yang baik, baik makro maupun di daerah yang baik. Mampu me-manage setiap masalah, persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," ungkap Presiden.
Satu persyaratan lain adalah dapat menggunaan anggaran dan taat dalam pelaporan anggaran.
"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, gunakan APBN karena semuanya diperiksa, kepatuhannya perundang-undanganan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, itu urusannya dengan aparat penegak hukum," tambah Presiden.
Menteri-menteri sektor ekonomi memang menjadi nama-nama penting yang diperhatikan Presiden dalam menyusun kabinet.
Baca juga: Jokowi pastikan jumlah menteri di kabinet baru tetap sama
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menyebutkan sejumlah nama yang berpotensi besar dipilih Jokowi untuk masuk jajaran kabinet selanjutnya mulai dari pengusaha Benny Pasaribu hingga bekas anggota parlemen Arif Budimanta.
"Siapa pimpinannya terserah Presiden. Apakah Benny Pasaribu atau Arif Budimanta. Tapi kayaknya yang saya sebutkan tadi jadi menteri. Kayaknya, ya," kata Soetrisno di lingkungan Istana Kepresidenan, Jumat.
Benny pernah menjadi Deputi Menteri BUMN dan Penanaman Modal Bidang Pertambangan, Energi, Telekomunikasi, dan industri Strategis saat era pemerintahan Megawati. Selama menjabat Deputi Menteri, Benny ikut aktif menyusun tatacara yang baru pemilihan Direksi melalui fit and proper test guna menghindari praktik KKN.
Arif Budimanta pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014 Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Direktur Eksekutif the Megawati Institute, Dewan Penasihat PP Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Sementara itu, anggota KEIN yang juga Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa belum ada komunikasi dirinya dengan Presiden.
"Hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Semua masih gelap. Kalau sampai hari ini enggak ada komunikasi," kata Hariyadi.
Oposisi Masuk?
Hal lain yang menyeruak dalam susunan kabinet adalah kemungkinan partai oposisi ke dalam kabinet, termasuk Gerindra. Apalagi, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi kompetitornya pada pemilihan presiden sudah bertemu dalam kondisi "mesra" pada hari Jumat (11/10) di Istana Merdeka.
"Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balance, sebagai penyeimbang, 'kan kita di Indonesia tidak ada oposisi tetap kita merah putih di segala hal. Kita akan berperan. Saya kira demikian, hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra gitu, ya, Pak? Sangat mesra," kata Prabowo.
Baca juga: Gerindra: Prabowo-Jokowi memiliki kesamaan pandangan
Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka pun sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal itu diramal sebagai upaya Gerindra agar ada salah satu anggota dari partainya bisa duduk di kursi pemerintahan.
Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan tegas menyatakan tetap menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.
"Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi," kata Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid pada hari Rabu (16/10).
Ia bahkan menilai kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.
Bila jatah untuk partai hanya 40 persen dari 34 kementerian, berarti hanya ada sekitar 16 menteri untuk partai. Padahal, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dari enam partai.
Baca juga: Hidayat Wahid: PKS konsisten sebagai oposisi
"Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelematkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," kata Hidayat.
Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada Pilpres lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya 'kan begitu. Kalau yang belum menang, ya, rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya, enggaklah, PKS minta menteri, apalagi," ucap Hidayat.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada Presiden Jokowi.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden yang pemegang hak prerogatif," kata Syarief.
Presiden Jokowi diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Kamis (10/10).
Dari kalangan orang-orang dekat Presiden, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa masuknya oposisi tetap dimungkinkan demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Baca juga: Luhut soal wacana koalisi Gerindra: Demi kepentingan bangsa
"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," kata Luhut saat dimintai komentar mengenai kemungkinan partai oposisi bergabung dalam kabinet.
Presiden dalam menyusun kabinetnya juga meminta pandangan sejumlah tokoh bangsa, termasuk mantan Ketua PP Muhammdiyah Buya Syafii Ma'arif.
"Tadi bertemu soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul dari partai juga boleh, tetapi orang yang profesional, punya integritas, yang setia kepada presiden, jangan yang bikin kacau," kata Buya Syafii di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 September 2019.
Jadi, siapa saja penghuni Kabinet Kerja jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin? Sabar, sabar, sabar pengumuman akan disampaikan pada hari Minggu, Senin, atau Selasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Kalimat itu diucapkan dari mulut Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) di hadapan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Kalla, para menteri Kabinet Kerja 2014-2019, mantan menteri, hingga staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang memperhatikan pernyataan JK tersebut lantas mengangguk-angguk kecil, saling bertukar pandang dan ada juga yang tersenyum simpul. Tentu tak ada yang langsung bertepuk tangan, apalagi bertepuk dada menunjukkan dirinya sudah dihubungi Presiden Joko Widodo untuk menjabat lagi sebagai penyelenggara negara.
Meski sudah ditanya berkali-kali oleh wartawan, Presiden Jokowi pun tidak pernah mengatakan secara langsung kapan mengumumkan para pembantu barunya untuk 5 tahun ke depan.
Baca juga: Mendes kenang pernah ditelepon Jokowi saat basah kuyup sedang mandi
"Mbok, ya sabar, paling sehari, dua hari, paling lama tiga hari, nanti 'kan juga tahu, bisa diumumkan Minggu (20/10), bisa juga Senin (21/10), bisa juga Selasa (22/10)," kata Presiden Jokowi saat ditanya wartawan usai acara yang sama.
Presiden hanya menjawab tegas bahwa total menteri masih sama yaitu 34 orang. Namun terkait apakah akan ada perwakilan partai oposisi juga masuk kabinet, Presiden lagi-lagi meminta masyarakat untuk bersabar.
"Nanti lah, tadi kan sudah saya sampaikan, sabar, sabar. Nanti kalau sudah diumumkan saya kira nanti kita semua akan tahu, mana yang masuk, mana yang tidak masuk, mana yang belum masuk," kata Presiden sambil tertawa dan berbalik.
Pada kesempatan lain, Presiden mengatakan bahwa memang ada menteri-menteri lama yang dipertahankan dalam kabinet baru. Namun, ia belum menghitung persentasenya.
"Ada muka yang lama, ada yang baru banyak tapi belum dihitung persentasenya," ungkap Presiden.
Dari 34 menteri tersebut, Presiden memastikan sudah mewakili berbagai daerah maupun suku di Indonesia, termasuk perwakilan dari Papua.
Baca juga: Tokoh Papua dukung Presiden angkat menteri dari Papua
Namun, seperti pernyataan Presiden Jokowi di media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI, dan polisi.
Orang-orang dalam kabinet itu diharapkan dapat memperkukuh kelembagaan yang mengurus investasi, mampu membujuk investor untuk menciptakan berbagai macam keuntungan tambahan bagi Indonesia. Investasi yang masuk ke Indonesia itu tentu bukan usaha yang hanya mengeksploitasi bangsa Indonesia.
Presiden dalam dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) , 16 September 2019, menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkukuh kelembagaan kabinet untuk memperkuat riset dan teknologi yang mempu menyediakan teknologi agar pengusaha-pengusaha muda bisa menjadi mitra strategis bagi investor-investor global dalam industri teknologi di dunia sekarang ini.
Tidak ketinggalan para menteri tersebut diharapkan punya kemampuan eksekusi program ditambah manajerial.
Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu saat acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama HIPMI pada tanggal 26 Mei 2019.
"Kabinet yang bisa kerja, 'kan kabinet kerja. Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting, memiliki kemampuan manajerial yang baik, baik makro maupun di daerah yang baik. Mampu me-manage setiap masalah, persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," ungkap Presiden.
Satu persyaratan lain adalah dapat menggunaan anggaran dan taat dalam pelaporan anggaran.
"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, gunakan APBN karena semuanya diperiksa, kepatuhannya perundang-undanganan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, itu urusannya dengan aparat penegak hukum," tambah Presiden.
Menteri-menteri sektor ekonomi memang menjadi nama-nama penting yang diperhatikan Presiden dalam menyusun kabinet.
Baca juga: Jokowi pastikan jumlah menteri di kabinet baru tetap sama
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menyebutkan sejumlah nama yang berpotensi besar dipilih Jokowi untuk masuk jajaran kabinet selanjutnya mulai dari pengusaha Benny Pasaribu hingga bekas anggota parlemen Arif Budimanta.
"Siapa pimpinannya terserah Presiden. Apakah Benny Pasaribu atau Arif Budimanta. Tapi kayaknya yang saya sebutkan tadi jadi menteri. Kayaknya, ya," kata Soetrisno di lingkungan Istana Kepresidenan, Jumat.
Benny pernah menjadi Deputi Menteri BUMN dan Penanaman Modal Bidang Pertambangan, Energi, Telekomunikasi, dan industri Strategis saat era pemerintahan Megawati. Selama menjabat Deputi Menteri, Benny ikut aktif menyusun tatacara yang baru pemilihan Direksi melalui fit and proper test guna menghindari praktik KKN.
Arif Budimanta pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014 Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Direktur Eksekutif the Megawati Institute, Dewan Penasihat PP Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Sementara itu, anggota KEIN yang juga Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa belum ada komunikasi dirinya dengan Presiden.
"Hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Semua masih gelap. Kalau sampai hari ini enggak ada komunikasi," kata Hariyadi.
Oposisi Masuk?
Hal lain yang menyeruak dalam susunan kabinet adalah kemungkinan partai oposisi ke dalam kabinet, termasuk Gerindra. Apalagi, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi kompetitornya pada pemilihan presiden sudah bertemu dalam kondisi "mesra" pada hari Jumat (11/10) di Istana Merdeka.
"Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balance, sebagai penyeimbang, 'kan kita di Indonesia tidak ada oposisi tetap kita merah putih di segala hal. Kita akan berperan. Saya kira demikian, hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra gitu, ya, Pak? Sangat mesra," kata Prabowo.
Baca juga: Gerindra: Prabowo-Jokowi memiliki kesamaan pandangan
Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka pun sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal itu diramal sebagai upaya Gerindra agar ada salah satu anggota dari partainya bisa duduk di kursi pemerintahan.
Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan tegas menyatakan tetap menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.
"Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi," kata Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid pada hari Rabu (16/10).
Ia bahkan menilai kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.
Bila jatah untuk partai hanya 40 persen dari 34 kementerian, berarti hanya ada sekitar 16 menteri untuk partai. Padahal, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dari enam partai.
Baca juga: Hidayat Wahid: PKS konsisten sebagai oposisi
"Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelematkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," kata Hidayat.
Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada Pilpres lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya 'kan begitu. Kalau yang belum menang, ya, rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya, enggaklah, PKS minta menteri, apalagi," ucap Hidayat.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada Presiden Jokowi.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden yang pemegang hak prerogatif," kata Syarief.
Presiden Jokowi diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Kamis (10/10).
Dari kalangan orang-orang dekat Presiden, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa masuknya oposisi tetap dimungkinkan demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Baca juga: Luhut soal wacana koalisi Gerindra: Demi kepentingan bangsa
"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," kata Luhut saat dimintai komentar mengenai kemungkinan partai oposisi bergabung dalam kabinet.
Presiden dalam menyusun kabinetnya juga meminta pandangan sejumlah tokoh bangsa, termasuk mantan Ketua PP Muhammdiyah Buya Syafii Ma'arif.
"Tadi bertemu soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul dari partai juga boleh, tetapi orang yang profesional, punya integritas, yang setia kepada presiden, jangan yang bikin kacau," kata Buya Syafii di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 September 2019.
Jadi, siapa saja penghuni Kabinet Kerja jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin? Sabar, sabar, sabar pengumuman akan disampaikan pada hari Minggu, Senin, atau Selasa.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019