Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjaga etika, ucapan, dan perbuatannya di ruang publik.
“Seyogianya Pejabat Negara selalu menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Bahtiar berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Hoaks, Kemendagri ancam copot kepala daerah pemilik rekening kasino
Ia menerangkan, berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Mahfud MD, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati (Wabup) Nduga yang viral di media dan diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.
"Tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil," kata Bahtiar yang juga Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.
Ia mengatakan jika Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Oleh karena itu, sesuai UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2004, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga.
Atas kejadian tersebut, Bahtiar meminta Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut.
Di dalam Pasal 67 huruf 'a' UU tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan damai di akhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan untuk bersama-sama membangun seluruh wilayah NKRI yang maju dan sejahtera," kata Bahtiar.
Baca juga: Kemendagri kerja sama dengan PPATK awasi aliran dana pemda
Baca juga: Kemendagri: parpol semestinya tawarkan kandidat pilkada berkualitas
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
“Seyogianya Pejabat Negara selalu menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Bahtiar berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Hoaks, Kemendagri ancam copot kepala daerah pemilik rekening kasino
Ia menerangkan, berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Mahfud MD, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati (Wabup) Nduga yang viral di media dan diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.
"Tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil," kata Bahtiar yang juga Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.
Ia mengatakan jika Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Oleh karena itu, sesuai UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2004, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga.
Atas kejadian tersebut, Bahtiar meminta Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut.
Di dalam Pasal 67 huruf 'a' UU tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan damai di akhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan untuk bersama-sama membangun seluruh wilayah NKRI yang maju dan sejahtera," kata Bahtiar.
Baca juga: Kemendagri kerja sama dengan PPATK awasi aliran dana pemda
Baca juga: Kemendagri: parpol semestinya tawarkan kandidat pilkada berkualitas
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019