Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar mengatakan ada tiga tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang perlu menjadi perhatian.
"Pertama adalah tantangan Integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola Pemilu," kata Bahtiar di Jakarta, Selasa
Menurut dia, desa, kelurahan dan TPS setidaknya membutuhkan tiga juta orang penyelenggara pemilu adhock untuk 270 daerah yang akan Pilkada 2020.
“Proses rekrutmen penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga kami berharap masyarakat dan pers ikut serta mengawasi jalannya proses tersebut,” kata dia.
Kemudian, tantangan kedua yakni media sosial yang menjadi sumber potensi konflik, hal itu menurut dia melihat pengalaman di pelaksanaan Pemilu 2019
Bahtiar meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap konten ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Penyelenggara pemilu harus transparan dan media sosial mestinya menjadi tempat publikasi yang benar, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, ucapnya
Potensi ketiga yakni mengenai politik identitas yang juga ikut menyumbang sumber sumber konflik. Seharusnya kontestasi pilkada menurut dia adalah pertandingan antar figur-figur yang memiliki berbagai prestasi dan latar belakang yang beragam bukan politik identitas.
"Upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan. Fanatisme tersebut kalau tidak dikendalikan akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan," ujarnya.
Politik Identitas sangat berbahaya, oleh karena itu menurut dia pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar dampak negatif dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tidak lagi terulang kembali.
Baca juga: Kapuspen Kemendagri ingatkan Kepala Daerah jaga etika di ruang publik
Baca juga: Kemendagri: Keberadaan TNI-Polri di Papua untuk jaga ketertiban umum
Baca juga: Sepanjang 2019 kondisi politik dinamis bukan stagnan
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Pertama adalah tantangan Integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola Pemilu," kata Bahtiar di Jakarta, Selasa
Menurut dia, desa, kelurahan dan TPS setidaknya membutuhkan tiga juta orang penyelenggara pemilu adhock untuk 270 daerah yang akan Pilkada 2020.
“Proses rekrutmen penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga kami berharap masyarakat dan pers ikut serta mengawasi jalannya proses tersebut,” kata dia.
Kemudian, tantangan kedua yakni media sosial yang menjadi sumber potensi konflik, hal itu menurut dia melihat pengalaman di pelaksanaan Pemilu 2019
Bahtiar meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap konten ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Penyelenggara pemilu harus transparan dan media sosial mestinya menjadi tempat publikasi yang benar, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, ucapnya
Potensi ketiga yakni mengenai politik identitas yang juga ikut menyumbang sumber sumber konflik. Seharusnya kontestasi pilkada menurut dia adalah pertandingan antar figur-figur yang memiliki berbagai prestasi dan latar belakang yang beragam bukan politik identitas.
"Upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan. Fanatisme tersebut kalau tidak dikendalikan akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan," ujarnya.
Politik Identitas sangat berbahaya, oleh karena itu menurut dia pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar dampak negatif dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tidak lagi terulang kembali.
Baca juga: Kapuspen Kemendagri ingatkan Kepala Daerah jaga etika di ruang publik
Baca juga: Kemendagri: Keberadaan TNI-Polri di Papua untuk jaga ketertiban umum
Baca juga: Sepanjang 2019 kondisi politik dinamis bukan stagnan
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019