Pemerintah Provinsi Jambi melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menyatakan akan memberikan dukungan kepada pegiat koperasi dan UMKM agar terus aktif di masa pandemi COVID-19.
Sudirman menyatakan bahwa Presiden telah memprogramkan akan menggelontorkan dana Rp1 triliun demi meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.
"Untuk para pegiat koperasi dan UMKM, presiden berharap agar aktivitas ekonomi berjalan meskipun di tengan kondisi COVID-19. Tidak bisa lagi kita hanya fokus pada penanganan COVID-19. Tetapi gerakan ekonomi harus tetap mulai dilakukan. Presiden tadi sudah menyatakan akan menggulirkan untuk aktivitas koperasi dan UMKM sekitar Rp1 triliun, akan segera disalurkan kepada pegiat koperasi dan UMKM," kata Sudirman usai mengikuti video conference dengan Presiden RI tentang Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi, di ruang utama Kantor Gubernur Jambi, Kamis.
Sudirman juga menyatakan alasan digulirkan dana ini karena kondisi ekonomi nasional di kuartal kedua ini sudah memasuki minus 4, sehingga di kuartal ketiga Presiden berharap bisa kembali melaju jangan sampai minus lagi.
"Oleh karena itu, kita pemerintah daerah, koperasi dan UMKM digerakkan oleh presiden untuk mengaktifkan kehidupan ekonomi. Dan sumber-sumber ekonomi bisa terlaksana," kata Sudirman.
Untuk besaran dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat, bagi UMKM di Provinsi Jambi belum bisa dipastikan, karena menunggu guliran dari pemerintah pusat. Namun menurut Penjabat Sekda, di Pemerintah Provinsi Jambi ada juga alokasi dana total dana Rp200 miliar untuk penanganan COVID-19, termasuk di dalamnya untuk Jaringan Pengaman Sosial, kesehatan, alokasi untuk penanganan masalah perekonomian yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM.
"Pemerintah misalnya akan memberikan bantuan berupa subsidi. Misalnya koperasi dan UMKM meminjam dengan membayar biaya pokoknya, sedangan pemerintah membayar bunganya. Skema-skema ini harus segera dirancang oleh Dinas Koperasi dan UMKM termasuk Dinas Perindag. Memang kita harus hati-hati memilah, karena usaha dan kegiatan yang dilakukan harus memberi profit, jangan sampai asal menggulirkan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam video conference, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar stimulus bagi pelaku UMKM dan koperasi secepatnya digulirkan untuk mengurangi imbas pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.
"Saya juga perintahkan, cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan restrukturisasi kepada UKM dan koperasi secepat-cepatnya," tegas Jokowi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Sudirman menyatakan bahwa Presiden telah memprogramkan akan menggelontorkan dana Rp1 triliun demi meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.
"Untuk para pegiat koperasi dan UMKM, presiden berharap agar aktivitas ekonomi berjalan meskipun di tengan kondisi COVID-19. Tidak bisa lagi kita hanya fokus pada penanganan COVID-19. Tetapi gerakan ekonomi harus tetap mulai dilakukan. Presiden tadi sudah menyatakan akan menggulirkan untuk aktivitas koperasi dan UMKM sekitar Rp1 triliun, akan segera disalurkan kepada pegiat koperasi dan UMKM," kata Sudirman usai mengikuti video conference dengan Presiden RI tentang Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi, di ruang utama Kantor Gubernur Jambi, Kamis.
Sudirman juga menyatakan alasan digulirkan dana ini karena kondisi ekonomi nasional di kuartal kedua ini sudah memasuki minus 4, sehingga di kuartal ketiga Presiden berharap bisa kembali melaju jangan sampai minus lagi.
"Oleh karena itu, kita pemerintah daerah, koperasi dan UMKM digerakkan oleh presiden untuk mengaktifkan kehidupan ekonomi. Dan sumber-sumber ekonomi bisa terlaksana," kata Sudirman.
Untuk besaran dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat, bagi UMKM di Provinsi Jambi belum bisa dipastikan, karena menunggu guliran dari pemerintah pusat. Namun menurut Penjabat Sekda, di Pemerintah Provinsi Jambi ada juga alokasi dana total dana Rp200 miliar untuk penanganan COVID-19, termasuk di dalamnya untuk Jaringan Pengaman Sosial, kesehatan, alokasi untuk penanganan masalah perekonomian yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM.
"Pemerintah misalnya akan memberikan bantuan berupa subsidi. Misalnya koperasi dan UMKM meminjam dengan membayar biaya pokoknya, sedangan pemerintah membayar bunganya. Skema-skema ini harus segera dirancang oleh Dinas Koperasi dan UMKM termasuk Dinas Perindag. Memang kita harus hati-hati memilah, karena usaha dan kegiatan yang dilakukan harus memberi profit, jangan sampai asal menggulirkan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam video conference, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar stimulus bagi pelaku UMKM dan koperasi secepatnya digulirkan untuk mengurangi imbas pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.
"Saya juga perintahkan, cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan restrukturisasi kepada UKM dan koperasi secepat-cepatnya," tegas Jokowi.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020