Praktisi Rimbawan Soewarso menyatakan kerjasama yang kolaboratif antara semua pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Hal itu disampaikan oleh Soewarso pada Diskusi Pojok Iklim yang bertajuk “Mari Kita Cegah Karhutla”, Rabu, (24/3/2021).
"Pasalnya, masyarakat tidak akan membakar lahan kalau kesejahteraannya meningkat," kata Soewarso.
Diskusi Pojok Iklim yakni diskusi mingguan multi-stakeholder terkait perubahan iklim yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hadir dalam diskusi ini Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI) Sarwono Kusumaatmadja memberikan poin-poin penting dalam pencegahan karhutla.
Diskusi ini dipandu oleh moderator Arief Yuwono, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Evaluasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri.
Dalam paparannya, Soewarsi menyebutkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang diinisiasi oleh APP Sinar Mas saat ini sudah menghasilkan lebih dari 100 petani sebagai champion dengan berbagai komoditinya. Seperti Daniel Petani Sanggau yang menerapkan PLTB dan Zovita dari BUMDES yang aktif mempromosikan pentingnya pencegahan karhutla.
Peningkatan penghasilan mereka dari praktik PLTB akan menjadi contoh nyata yang bisa menggerakan masyarakat lain untuk mengikuti.
“Semua inisiatif yang dilakukan tanpa kolaborasi dan semangat gotong royong tidak akan maksimal hasilnya. Maka sinergi dengan TNI, POLRI, Manggala Agni, KPHP, Masyarakat Peduli Api, Pemerintah Desa, RPK dan TRC sangat dibutuhkan guna keberhasilan pencegahan karhutla,” imbuh Soewarso.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmadja mengatakan entingnya kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi fokus utama yang sangat penting untuk ditingkatkan di tahun 2021.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dari berbagai dampak yang ditimbulkan akibat karhutla. Pencegahan karhutla terutama difokuskan di areal gambut yang rawan kebakaran karenanya pengelolaan gambut yang bertanggungjawab menjadi kebutuhan bersama yang harus menjadi prioritas.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja menjelaskan, gambut pada satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) harus dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu pengelola lahan tidak bisa hanya fokus pada pengaturan tata air di areal pengelolaannya tanpa memperhatikan pengelola lahan di sisi KHG yang lain.
“Penting dilakukan kolaborasi pengelolaan gambut dalam kaitannya dengan manajemen tata air yang baik sehingga akan sangat membantu program pencegahan karhutla karena kondisi lahan gambut yang selalu terjaga kebasahannya.” katanya.
BRGM memiliki tugas untuk mempercepat restorasi gambut di areal masyarakat dan areal yang tidak dibebani izin perusahaan di 7 provinsi di Indonesia.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyatakan Pemerintah sudah mengambil Langkah-langkah korektif pengelolaan gambut dan berhasil mendorong pengelolaan lahan gambut di areal yang dikelola perusahaan ke arah yang semakin baik. Hal ini penting guna mencegah karhutla.
Karliansyah menuturkan, kebijakan perlindungan gambut di Indonesia sejatinya telah ada sejak tahun 1990. Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan peraturan turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan karhutla.
Kolaborasi dan Pelibatan Masyarakat Pelibatan masyarakat untuk membuka lahan tanpa bakar menjadi kunci penting pencegahan karhutla sehingga penerapan pola agrifarming yang ramah lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kebutuhan.
Kapolda Jambi Irjen Polisi A Rachmad Wibowo menegaskan akan selalu mendukung upaya kolaboratif dan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk pencegahan karhutla.
“Kami memonitor berbagai upaya pencegahan karhutla secara intensif terutama di daerah gambut yang rawan kebakaran. Pemantauan yang dilakukan termasuk pada kanal-kanal air yang ada," kata kapolda.
Saat ini dampaknya sudah mulai terlihat dari vegetasi yang tumbuh dan satwa yang mulai berdatangan. Saya yakin kalau upaya ini dilakukan berkelanjutan maka akan menekan laju karhutla.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Hal itu disampaikan oleh Soewarso pada Diskusi Pojok Iklim yang bertajuk “Mari Kita Cegah Karhutla”, Rabu, (24/3/2021).
"Pasalnya, masyarakat tidak akan membakar lahan kalau kesejahteraannya meningkat," kata Soewarso.
Diskusi Pojok Iklim yakni diskusi mingguan multi-stakeholder terkait perubahan iklim yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hadir dalam diskusi ini Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI) Sarwono Kusumaatmadja memberikan poin-poin penting dalam pencegahan karhutla.
Diskusi ini dipandu oleh moderator Arief Yuwono, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Evaluasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri.
Dalam paparannya, Soewarsi menyebutkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang diinisiasi oleh APP Sinar Mas saat ini sudah menghasilkan lebih dari 100 petani sebagai champion dengan berbagai komoditinya. Seperti Daniel Petani Sanggau yang menerapkan PLTB dan Zovita dari BUMDES yang aktif mempromosikan pentingnya pencegahan karhutla.
Peningkatan penghasilan mereka dari praktik PLTB akan menjadi contoh nyata yang bisa menggerakan masyarakat lain untuk mengikuti.
“Semua inisiatif yang dilakukan tanpa kolaborasi dan semangat gotong royong tidak akan maksimal hasilnya. Maka sinergi dengan TNI, POLRI, Manggala Agni, KPHP, Masyarakat Peduli Api, Pemerintah Desa, RPK dan TRC sangat dibutuhkan guna keberhasilan pencegahan karhutla,” imbuh Soewarso.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmadja mengatakan entingnya kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi fokus utama yang sangat penting untuk ditingkatkan di tahun 2021.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dari berbagai dampak yang ditimbulkan akibat karhutla. Pencegahan karhutla terutama difokuskan di areal gambut yang rawan kebakaran karenanya pengelolaan gambut yang bertanggungjawab menjadi kebutuhan bersama yang harus menjadi prioritas.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja menjelaskan, gambut pada satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) harus dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu pengelola lahan tidak bisa hanya fokus pada pengaturan tata air di areal pengelolaannya tanpa memperhatikan pengelola lahan di sisi KHG yang lain.
“Penting dilakukan kolaborasi pengelolaan gambut dalam kaitannya dengan manajemen tata air yang baik sehingga akan sangat membantu program pencegahan karhutla karena kondisi lahan gambut yang selalu terjaga kebasahannya.” katanya.
BRGM memiliki tugas untuk mempercepat restorasi gambut di areal masyarakat dan areal yang tidak dibebani izin perusahaan di 7 provinsi di Indonesia.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyatakan Pemerintah sudah mengambil Langkah-langkah korektif pengelolaan gambut dan berhasil mendorong pengelolaan lahan gambut di areal yang dikelola perusahaan ke arah yang semakin baik. Hal ini penting guna mencegah karhutla.
Karliansyah menuturkan, kebijakan perlindungan gambut di Indonesia sejatinya telah ada sejak tahun 1990. Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan peraturan turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan karhutla.
Kolaborasi dan Pelibatan Masyarakat Pelibatan masyarakat untuk membuka lahan tanpa bakar menjadi kunci penting pencegahan karhutla sehingga penerapan pola agrifarming yang ramah lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kebutuhan.
Kapolda Jambi Irjen Polisi A Rachmad Wibowo menegaskan akan selalu mendukung upaya kolaboratif dan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk pencegahan karhutla.
“Kami memonitor berbagai upaya pencegahan karhutla secara intensif terutama di daerah gambut yang rawan kebakaran. Pemantauan yang dilakukan termasuk pada kanal-kanal air yang ada," kata kapolda.
Saat ini dampaknya sudah mulai terlihat dari vegetasi yang tumbuh dan satwa yang mulai berdatangan. Saya yakin kalau upaya ini dilakukan berkelanjutan maka akan menekan laju karhutla.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021