Melalui kepesertaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada buruh yang mengalami PHK.
Maraknya PHK Kala Pandemi maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan gencar melakukan sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjan (JKP) disaat pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi di kala pandemi sekarang ini.
Maraknya PHK itu pasalnya disebabkan kinerja keuangan banyak perusahaan yang terganggu akibat pandemi COVID-19.
Untuk itulah JKP hadir sebagai program baru BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Manfaat jaminan sosial itu berupa santunan tunai setiap bulan selama enam bulan sebesar 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.
Tak hanya menikmati itu, pekerja juga bisa mendapatkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK.
Adapun syarat kepesertaan JKP, peserta harus memenuhi persyaratan, WNI, usia belum 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), menjadi peserta pada perusahaan skala menengah dan besar dan terdaftar pada 5 program (JKK, JKM, JHT, JP, JKN) sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar pada empat program (JKK, JKM, JHT, JKN).
Program JKP ini bisa dinikmati peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan di mana enam bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan tiga bulan sejak ter-PHK.
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jambi, Supriyatno mengatakan adanya Program JKP sangat membantu masyarakat khusunya di kota jambi untuk mendapat perlindungan sosialny setelah mereka terkena PHK, apalgi dengan adanya pandemi saat ini pekerja yang terkena PHK meningkat dari tahun sebelum terjadinya pandemi,
"Program JKP ini adalah salah satu bentuk nyata terwujudnya misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya," kata Supriyatno.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Maraknya PHK Kala Pandemi maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan gencar melakukan sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjan (JKP) disaat pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi di kala pandemi sekarang ini.
Maraknya PHK itu pasalnya disebabkan kinerja keuangan banyak perusahaan yang terganggu akibat pandemi COVID-19.
Untuk itulah JKP hadir sebagai program baru BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Manfaat jaminan sosial itu berupa santunan tunai setiap bulan selama enam bulan sebesar 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.
Tak hanya menikmati itu, pekerja juga bisa mendapatkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK.
Adapun syarat kepesertaan JKP, peserta harus memenuhi persyaratan, WNI, usia belum 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), menjadi peserta pada perusahaan skala menengah dan besar dan terdaftar pada 5 program (JKK, JKM, JHT, JP, JKN) sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar pada empat program (JKK, JKM, JHT, JKN).
Program JKP ini bisa dinikmati peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan di mana enam bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan tiga bulan sejak ter-PHK.
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jambi, Supriyatno mengatakan adanya Program JKP sangat membantu masyarakat khusunya di kota jambi untuk mendapat perlindungan sosialny setelah mereka terkena PHK, apalgi dengan adanya pandemi saat ini pekerja yang terkena PHK meningkat dari tahun sebelum terjadinya pandemi,
"Program JKP ini adalah salah satu bentuk nyata terwujudnya misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya," kata Supriyatno.***
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021