Massa mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Selasa (22/3).
Aksi mahasiswa ini menuntut ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng menuntut persoalan pembangunan pengentasan kemiskinan di daerah terisolir serta Penolakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
"Kami hadir menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat, penegak hukum dan pemerintah harus tangani aksi PETI yang sudah puluhan tahun tapi tak di basmi ,padahal aktivitas ini merusak lingkungan, mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem serta kesehatan masyarakat, " kata Rio salah seorang koordinatir lapangan aksi.
Selain soal PETI, mereka juga menuntut, ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di Provinsi Jambi.
"Daerah kita menjadi produksi minyak paling besar, tapi malah harga minyak semakin mahal," tambahnya.
Menanggapi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Jambi yang menolak tingginya harga minyak goreng serta aktivitas PETI di Jambi, Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan pemerintah telah bekerja untuk mengantisipasinya.
“ Mereka demo minyak goreng dan pemerintah sudah bekerja mengantisipasinya sedangkan PETI , kita sudah kirimkan surat ke Kementerian ESDM, untuk mereka mengizinkan tambang rakyat dan terakhir kita cek sudah di Biro Hukum Kementerian sehingga jika sudah tambang rakyat prosesnya lebih mudah untuk pemerintah mengambil langkah, “ kata Al Haris.
Gubernur menambahkan, untuk ketentuan harga minyak goreng, tetap mengacu pada pemerintah pusat, seperti HET minyak curah. Hanya saja, untuk daerah yang jauh dari perkotaan atau terisolir, HET sulit untuk terpenuhi sehingga jika pun terjadi peningkatan diharap tetap rasional.
“ Kita tetap mengacu pemerintah pusat kecuali daerah yang mungkin dari Kabupaten kota ada ongkos atau daerah terisolir namun dipesan rasional dengan tidak membebankan masyarakat, “ katanya .
Dalam kesempatan itu Gubernur Jambi menyempatkan diri menemui pengunjuk rasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Aksi mahasiswa ini menuntut ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng menuntut persoalan pembangunan pengentasan kemiskinan di daerah terisolir serta Penolakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
"Kami hadir menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat, penegak hukum dan pemerintah harus tangani aksi PETI yang sudah puluhan tahun tapi tak di basmi ,padahal aktivitas ini merusak lingkungan, mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem serta kesehatan masyarakat, " kata Rio salah seorang koordinatir lapangan aksi.
Selain soal PETI, mereka juga menuntut, ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di Provinsi Jambi.
"Daerah kita menjadi produksi minyak paling besar, tapi malah harga minyak semakin mahal," tambahnya.
Menanggapi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Jambi yang menolak tingginya harga minyak goreng serta aktivitas PETI di Jambi, Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan pemerintah telah bekerja untuk mengantisipasinya.
“ Mereka demo minyak goreng dan pemerintah sudah bekerja mengantisipasinya sedangkan PETI , kita sudah kirimkan surat ke Kementerian ESDM, untuk mereka mengizinkan tambang rakyat dan terakhir kita cek sudah di Biro Hukum Kementerian sehingga jika sudah tambang rakyat prosesnya lebih mudah untuk pemerintah mengambil langkah, “ kata Al Haris.
Gubernur menambahkan, untuk ketentuan harga minyak goreng, tetap mengacu pada pemerintah pusat, seperti HET minyak curah. Hanya saja, untuk daerah yang jauh dari perkotaan atau terisolir, HET sulit untuk terpenuhi sehingga jika pun terjadi peningkatan diharap tetap rasional.
“ Kita tetap mengacu pemerintah pusat kecuali daerah yang mungkin dari Kabupaten kota ada ongkos atau daerah terisolir namun dipesan rasional dengan tidak membebankan masyarakat, “ katanya .
Dalam kesempatan itu Gubernur Jambi menyempatkan diri menemui pengunjuk rasa.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022