Jambi (ANTARA) - Aliansi Mahasiswa se Provinsi Jambi kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/3).
Pada aksi unjuk rasa ini, Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi menemui pengunjuk rasa dan duduk bersama di tengah lapangan.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah PETI karena dampak yang diberikan dari aktivitas ilegal ini sangat besar.
"Peti sekarang banyak gunakan excavator, belum lagi dampak buruk lingkungan nantinya dari pertambangan rakyat," ucapnya. Selain itu mahasiswa juga mempertanyakan terkait mahalnya minyak goreng,"katanya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menerangkan kebijakan PETI sudah menjadi kewenangan pusat. Dan pihaknya sudah bersurat ke Kementerian ESDM terkait pertambangan rakyat.
"Peti kewenangan di wilayah pusat, kami surati Menteri ESDM dan sekarang sudah keluar sudah di biro hukum. Kami berharap ada tambang rakyat yang tak pakai alat berat, merkuri dan mekanikal, serta nantinya pertambangan dulang ala kampung," ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Edi Purwanto menyambut baik tuntutan mahasiswa, nantinya akan membentuk pansus PETI.
"lni sebagai bahan juga untuk kami awasi pemprov. Nantinya kita rencanakan juga membentuk pansus PETi. Termasuk seperti minyak goreng nanti kita bisa saja buat HET ala Jambi. Kita bicarakan dengan pengusaha agar terketuk pintu hatinya," pungkas Edi.
Berdasarkan hasil konsolidasi daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Se Provinsi Jambi yang telah membahas dan menyelesaikan isu-isu yang beredar di tengah masyarakat dengan mengkaji fakta empiris di lapangan. Dan hasilnya dipenuhi dan direalisasikan dalam waktu sesingkat singkatnya berdasarkan itu telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi.
