PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menyatakan komitmen untuk terus menjadi agen transformasi guna mendukung penerapan ESG atau prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
David menuturkan BNI memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip ESG. BNI mendorong sejumlah program penerapan ESG sebagai standar kinerja operasional perusahaan yang berkelanjutan.
Dalam penerapan ESG tersebut, BNI berpegang pada prinsip 3P yakni profit, people dan planet. BNI juga melanjutkan dengan menciptakan infrastruktur serta standar-standar yang dapat diikuti oleh semua lini bisnis di BNI.
Baca juga: BNI optimistis dorong pembiayaan hijau seiring penerbitan "Green Bond"
Dia melanjutkan perseroan pun telah mengklasifikasikan portofolio green berdasarkan beberapa kategori dari kegiatan bisnis yang berkelanjutan.
“Seperti yang kami buat pada tahun 2020, total kategori kegiatan usaha berkelanjutan dari total portofolio pinjaman BNI adalah 28 persen atau sekitar Rp168 triliun,” ujarnya.
Portofolio tersebut saat ini masih didominasi oleh UMKM yang mana kegiatan usaha kecil menengah sekitar Rp113 triliun dan kegiatan efisiensi energi yang mencapai sekitar Rp14 triliun atau sekitar 8 persen dari total CSPA.
Selain itu BNI juga baru-baru ini menerbitkan obligasi hijau senilai Rp5 triliun yang dikembangkan berdasarkan prinsip pedoman dalam obligasi hijau dengan dana yang akan digunakan untuk memfasilitasi proyek-proyek dalam kategori kegiatan usaha lingkungan.
Baca juga: Portofolio hijau BNI capai Rp170,5 triliun pada triwulan I
“Jadi, dari book building yang telah dilakukan, yang telah over subscribe sebanyak 4 kali, yang mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi komitmen BNI. Jadi, apresiasi yang cukup tinggi atas komitmen BNI terhadap keuangan keberlanjutan cukup tinggi.” tuturnya.
Lebih lanjut David menyampaikan Chief APAC Economist Economic Solutions Moody’s Analytics Steve Cochrane mengatakan semua pihak harus mau berpikir jangka panjang investasi dengan output dan outcame berjangka panjang minimal 30 tahun ke depan.
Hal tersebut ditujukan untuk menjamin pertumbuhan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja di tengah periode transisi industri. Terlebih dalam menerapkan transisi, perusahaan kedap membutuhkan biaya yang tinggi sehingga pelaksanaan program turunannya juga harus hati-hati dan terukur
"Kami melihat ada banyak kebijakan pembangunan ekonomi stabil yang sangat baik selama delapan tahun terakhir dan sebagian dari itu telah menjadi modal yang kuat dalam infrastruktur dan saya berpikir akan terus berkembang karena masih banyak yang harus dilakukan," katanya.
Baca juga: RI dorong peningkatan aksesibilitas instrumen keuangan berkelanjutan
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022