Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan upaya pemerintah daerahnya dalam mengendalikan laju inflasi di depan rombongan anggota Komisi XI DPR RI.
Pemaparan itu disampaikan Gubernur Al Haris saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, di Jambi, Jumat.
Dalam paparannya Gubernur menyampaikan rencana jangka pendek dan menengah dalam melakukan pengendalian inflasi di daerahnya yang berdasarkan angka dari BPS mencapai 8,55 persen atau tertinggi di Indonesia.
Untuk pengendalian inflasi di Jambi, kata Haris Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyiapkan tujuh rencana pengendalian jangka pendek dan menyiapkan pemetaan bulan rawan inflasi, serta melakukan kampanye ke masyarakat yang kemudian dilakukan pemetaan daerah rawan pangan.
Pemprov juga melakukan pertemuan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengalokasikan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Untuk jangka panjang, Jambi melakukan beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan bibit cabai merah, kampanye penggunaan pupuk organik dan juga program Kampung Teduh.
Selain itu pihaknya juga akan mulai melakukan operasi pasar yang dilaksanakan Polri dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.
Operasi pasar dilaksanakan bersama dengan Polda, Bulog dan Bank Indonesia cabang Jambi sebagai bagian dari upaya mengendalikan angka inflasi, kata Gubernur Jambi Al Haris saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan kedatangannya ke Jambi yaitu melakukan tugas untuk membahas pengendalian inflasi di Jambi.
"Berdasarkan catatan BPS Jambi, dua daerah yang menjadi penyumbang Inflasi nasional yaitu Kota Jambi dan Kota Bungo, yang dipicu barang kebutuhan dan barang di pasaran harganya naik," katanya.
Kedatangan Komisi XI bersama rombongan untuk mendengar langsung upaya dan langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan inflasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Pemaparan itu disampaikan Gubernur Al Haris saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI, di Jambi, Jumat.
Dalam paparannya Gubernur menyampaikan rencana jangka pendek dan menengah dalam melakukan pengendalian inflasi di daerahnya yang berdasarkan angka dari BPS mencapai 8,55 persen atau tertinggi di Indonesia.
Untuk pengendalian inflasi di Jambi, kata Haris Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyiapkan tujuh rencana pengendalian jangka pendek dan menyiapkan pemetaan bulan rawan inflasi, serta melakukan kampanye ke masyarakat yang kemudian dilakukan pemetaan daerah rawan pangan.
Pemprov juga melakukan pertemuan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengalokasikan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Untuk jangka panjang, Jambi melakukan beberapa kebijakan seperti pemberian bantuan bibit cabai merah, kampanye penggunaan pupuk organik dan juga program Kampung Teduh.
Selain itu pihaknya juga akan mulai melakukan operasi pasar yang dilaksanakan Polri dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.
Operasi pasar dilaksanakan bersama dengan Polda, Bulog dan Bank Indonesia cabang Jambi sebagai bagian dari upaya mengendalikan angka inflasi, kata Gubernur Jambi Al Haris saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengatakan kedatangannya ke Jambi yaitu melakukan tugas untuk membahas pengendalian inflasi di Jambi.
"Berdasarkan catatan BPS Jambi, dua daerah yang menjadi penyumbang Inflasi nasional yaitu Kota Jambi dan Kota Bungo, yang dipicu barang kebutuhan dan barang di pasaran harganya naik," katanya.
Kedatangan Komisi XI bersama rombongan untuk mendengar langsung upaya dan langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan inflasi.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022