Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong inovasi perumusan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, lanjutnya, PDB per kapita Indonesia meningkat dari 3,172 dolar AS pada tahun 2010 menjadi 4,350 dolar AS pada tahun 2021 dan merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari middle income trap dan untuk kemudian menjadi negara maju pada tahun 2045.
Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah juga terus mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan prinsip utama “No One Left Behind”. Tujuan tersebut dicapai melalui empat elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan tata kelola yang baik.
Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengarusutamaan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional.
“Untuk melaksanakan reformasi struktural dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melakukan berbagai inovasi kebijakan seperti pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan IKN, pembangunan ekonomi hijau, program Pemulihan Ekonomi Nasional, program Kartu Prakerja dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa konsep ekonomi hijau menjadi penting setelah terjadi pandemi COVID-19 dan fenomena perubahan iklim yang menyadarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan harus dilakukan dengan rendah karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target emisi nol bersih dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
“Di masa pandemi, Pemerintah terus mendukung berbagai kebijakan yang akomodatif dan mendorong pertumbuhan bisnis melalui Program PEN. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan Program PEN sebesar Rp455,62 triliun yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi,” jelas Airlangga.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Pemerintah telah menyiapkan Program Kartu Prakerja. Program ini merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang 100 persen dioperasikan secara digital melalui kemitraan multi stakeholder. Pemerintah juga mendorong kebijakan yang menjamin ketahanan pangan untuk menciptakan pangan yang terjangkau dan aman bagi generasi sekarang dan mendatang.
“Beberapa contoh dari kebijakan tersebut adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari sisi perumusan kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang sejalan dengan The Sustainable Development Goals,” kata Airlangga.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022