Gubernur Jambi Al Haris mengatakan komoditas kelapa sawit mempunyai peran strategis bagi pembangunan nasional, khususnya di wilayah Jambi yang merupakan salah satu kawasan produsen sawit di Indonesia.
"Untuk itu saya minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun atau membuat desain perencanaan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Jambi sehingga strategi itu bisa membuat Jambi mampu menjadi produsen sawit untuk nasional," kata Al Haris di Jambi, Selasa.
Ia pun mengharapkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi bisa menghasilkan rumusan yang terbaik.
Melalui FGD, ia meminta pengusaha kelapa sawit memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit, yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Al Haris mengharapkan pertemuan tersebut juga mendukung silaturahmi maupun sinergi antara pengusaha, pemerintah maupun masyarakat di sekitar perkebunan, agar terjalin hubungan baik yang dapat mendorong produktivitas.
Dalam kesempatan ini, Al Haris ikut mengimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi untuk ikut dan bergabung menjadi anggota Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Keanggotaan GAPKI dapat menjadi wadah bagi para pengusaha sawit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik.
Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.
Al Haris juga mengatakan secara umum luas kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1.134.640 hektare, dengan kepemilikan BUMN mencapai luasan 23.057 hektare, pihak swasta seluas 518.869 hektare dan milik rakyat seluas 592.714 hektare.
Sedangkan, menurut data Kemenko Perekonomian pada 2020-2021, luasan kebun kelapa sawit di Indonesia tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan bagi 10 juta orang serta lapangan kerja bagi 16 juta tenaga kerja.
Tingginya kontribusi sawit tersebut, tidak terlepas dari membaiknya kinerja ekspor, baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun, keberlanjutan industri kelapa sawit baik daerah maupun nasional masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan peningkatan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).
Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Sementara itu, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit.
Baca juga: Gubernur lakukan sidak ke asrama atlet PPLP Jambi
Baca juga: Gubernur dan TPID berhasil turunkan inflasi di Jambi
Baca juga: Gubernur Jambi pantau proses PPDB 2023 di sekolah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023
"Untuk itu saya minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun atau membuat desain perencanaan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Jambi sehingga strategi itu bisa membuat Jambi mampu menjadi produsen sawit untuk nasional," kata Al Haris di Jambi, Selasa.
Ia pun mengharapkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi bisa menghasilkan rumusan yang terbaik.
Melalui FGD, ia meminta pengusaha kelapa sawit memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit, yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Al Haris mengharapkan pertemuan tersebut juga mendukung silaturahmi maupun sinergi antara pengusaha, pemerintah maupun masyarakat di sekitar perkebunan, agar terjalin hubungan baik yang dapat mendorong produktivitas.
Dalam kesempatan ini, Al Haris ikut mengimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi untuk ikut dan bergabung menjadi anggota Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Keanggotaan GAPKI dapat menjadi wadah bagi para pengusaha sawit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik.
Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.
Al Haris juga mengatakan secara umum luas kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1.134.640 hektare, dengan kepemilikan BUMN mencapai luasan 23.057 hektare, pihak swasta seluas 518.869 hektare dan milik rakyat seluas 592.714 hektare.
Sedangkan, menurut data Kemenko Perekonomian pada 2020-2021, luasan kebun kelapa sawit di Indonesia tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan bagi 10 juta orang serta lapangan kerja bagi 16 juta tenaga kerja.
Tingginya kontribusi sawit tersebut, tidak terlepas dari membaiknya kinerja ekspor, baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun, keberlanjutan industri kelapa sawit baik daerah maupun nasional masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan peningkatan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).
Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Sementara itu, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit.
Baca juga: Gubernur lakukan sidak ke asrama atlet PPLP Jambi
Baca juga: Gubernur dan TPID berhasil turunkan inflasi di Jambi
Baca juga: Gubernur Jambi pantau proses PPDB 2023 di sekolah
Editor : Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2023