Bupati Tanjung Jabung Barat H Anwar Sadat M.Ag, menghadiri kegiatan entry meeting Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Selasa (30/1).
Kegiatan yang dilaksanakan di aula BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, para Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, OPD terkait dan para pejabar struktural dan fungsional auditor di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK kepada seluruh pemimpin lembaga dan pemerintah daerah merupakan amanah konstitusi.
Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI berdasarkan UU No 17 tahun 2023 dan berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama terkait kelancaran arus data, dokumen, dan informasi selama pemeriksaan berlangsung.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat mengapresiasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas terselenggara nya kegiatan ini dan kegiatan ini baru pertama kalinya seluruh kepala daerah dan para Ketua DPRD dihadirkan secara bersamaan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada kegiatan entry meeting.
“Semoga entry meeting ini memberikan perubahan dan kesamaan terhadap pemahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2023,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Anwar Sadat mengatakan bahwa meskipun Pemkab Tanjab Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh opini terbaik atas LKPD, namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya Pemkab mengira jika sudah WTP itu semuanya sudah selesai, ternyata masih banyak aspek lain yang perlu ditindaklanjuti dan melalui pemeriksaan ini berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Anwar Sadat juga menegaskan bahwa Pemkab Tanjab Barat telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim BPK.
“Kami juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk tidak keluar daerah kecuali untuk hal yang mendesak dan meminta untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Kegiatan yang dilaksanakan di aula BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, para Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, OPD terkait dan para pejabar struktural dan fungsional auditor di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK kepada seluruh pemimpin lembaga dan pemerintah daerah merupakan amanah konstitusi.
Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI berdasarkan UU No 17 tahun 2023 dan berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama terkait kelancaran arus data, dokumen, dan informasi selama pemeriksaan berlangsung.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat mengapresiasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas terselenggara nya kegiatan ini dan kegiatan ini baru pertama kalinya seluruh kepala daerah dan para Ketua DPRD dihadirkan secara bersamaan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada kegiatan entry meeting.
“Semoga entry meeting ini memberikan perubahan dan kesamaan terhadap pemahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2023,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Anwar Sadat mengatakan bahwa meskipun Pemkab Tanjab Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh opini terbaik atas LKPD, namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya Pemkab mengira jika sudah WTP itu semuanya sudah selesai, ternyata masih banyak aspek lain yang perlu ditindaklanjuti dan melalui pemeriksaan ini berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Anwar Sadat juga menegaskan bahwa Pemkab Tanjab Barat telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim BPK.
“Kami juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk tidak keluar daerah kecuali untuk hal yang mendesak dan meminta untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung," katanya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024