Kepolisian Daerah (Polda) Jambi meminta kepada perusahaan agar melengkapi sarana dan prasarana mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas di Jambi, Senin, mengatakan pihaknya bersama tim gabungan dari BPBD Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah sidak ke perusahaan perkebunan di Jambi memastikan sarana tersebut tersedia.
"Seluruh perusahaan menjadi atensi untuk wajib dan peduli mendukung ancaman karhutla di Jambi," katanya.
Didampingi oleh Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini, Dirreskrimsus memastikan perusahaan perkebunan yang telah dikunjunginya memiliki peralatan untuk pencegahan karhutla yang lengkap. Mulai dari mesin pompa pemadaman api, sekat kanal, embung air dan menara pemantau api.
"Perusahaan yang tadi kami lihat ini juga punya 3 regu yang berjumlah 45 orang khusus untuk pemadaman api. Tim ini juga siap membantu pemadaman api di sekitar perkebunan miliknya," katanya.
Dia berharap perusahaan perkebunan lainnya di Provinsi Jambi memiliki sarana pencegahan dan penanganan karhutla.
Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jambi Lailatul Qodri menyebutkan terdapat perusahaan perkebunan di Jambi yang memiliki sekitar enam menara pemantau api sesuai jumlah luas lahan sekitar 6.000 hektar dan memiliki 10 embung air untuk mengantisipasi pencegahan karhutla.
"Mudah mudahan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan," katanya.
Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi M Aurora menjelaskan lahan perkebunan khusus untuk wilayah gambut harus memiliki tata kelola air, mulai dari pintu air hingga sekat kanal.
"Untuk embung air di kebun lahan gambut itu tidak diharuskan karena paling utama setiap kebun harus ada kanal blok dan memiliki pintu air yang besar," katanya.
Ia menyebutkan untuk di Provinsi Jambi terdapat 185 perusahaan dengan rincian 183 kebun sawit dan dua kebun karet. Dari 185 perusahaan ini terdapat macam jenis mulai dari pabrik tanpa kebun maupun kebun tanpa pabrik.
Dia menegaskan ke depan apabila masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan melengkapi sarana antisipasi karhutla maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi.
"Sesuai dengan peraturan Kementan semua perusahaan harus melengkapi peralatan antisipasi karhutla. Apabila tidak melengkapi akan ada teguran dari Dinas Perkebunan, berupa surat, dan apabila masih membandel lagi ada surat teguran lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas di Jambi, Senin, mengatakan pihaknya bersama tim gabungan dari BPBD Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah sidak ke perusahaan perkebunan di Jambi memastikan sarana tersebut tersedia.
"Seluruh perusahaan menjadi atensi untuk wajib dan peduli mendukung ancaman karhutla di Jambi," katanya.
Didampingi oleh Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini, Dirreskrimsus memastikan perusahaan perkebunan yang telah dikunjunginya memiliki peralatan untuk pencegahan karhutla yang lengkap. Mulai dari mesin pompa pemadaman api, sekat kanal, embung air dan menara pemantau api.
"Perusahaan yang tadi kami lihat ini juga punya 3 regu yang berjumlah 45 orang khusus untuk pemadaman api. Tim ini juga siap membantu pemadaman api di sekitar perkebunan miliknya," katanya.
Dia berharap perusahaan perkebunan lainnya di Provinsi Jambi memiliki sarana pencegahan dan penanganan karhutla.
Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Jambi Lailatul Qodri menyebutkan terdapat perusahaan perkebunan di Jambi yang memiliki sekitar enam menara pemantau api sesuai jumlah luas lahan sekitar 6.000 hektar dan memiliki 10 embung air untuk mengantisipasi pencegahan karhutla.
"Mudah mudahan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan," katanya.
Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi M Aurora menjelaskan lahan perkebunan khusus untuk wilayah gambut harus memiliki tata kelola air, mulai dari pintu air hingga sekat kanal.
"Untuk embung air di kebun lahan gambut itu tidak diharuskan karena paling utama setiap kebun harus ada kanal blok dan memiliki pintu air yang besar," katanya.
Ia menyebutkan untuk di Provinsi Jambi terdapat 185 perusahaan dengan rincian 183 kebun sawit dan dua kebun karet. Dari 185 perusahaan ini terdapat macam jenis mulai dari pabrik tanpa kebun maupun kebun tanpa pabrik.
Dia menegaskan ke depan apabila masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan melengkapi sarana antisipasi karhutla maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi.
"Sesuai dengan peraturan Kementan semua perusahaan harus melengkapi peralatan antisipasi karhutla. Apabila tidak melengkapi akan ada teguran dari Dinas Perkebunan, berupa surat, dan apabila masih membandel lagi ada surat teguran lagi," katanya.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024