Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan pentingnya memanfaatkan sektor primer di tiap provinsi secara berkelanjutan serta mempersiapkan sektor sekunder dan tersier untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera.
Deputi Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Mohammad Edy Mahmud di Jambi, Selasa, mengatakan ekonomi di kawasan Sumatera masih didominasi pertanian, kemudian sektor kedua industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertambangan dan gas.
Sementara dari sisi permintaan ekonomi didorong konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor.
Edy mengarahkan agar pembangunan di Sumatera memperhatikan isu dan potensi daerah, dengan ragam sumber daya alam melimpah baik pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan dan gas.
"Sebanyak 50 sampai 70 persen pasokan karet, kopi kelapa sawit berasal dari Sumatera, inilah potensi besar Sumatera yang perlu digarap bersama dengan kebijakan tepat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera," kata dia saat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto PDRB dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE) Se-Sumatera 2024 di Jambi.
Dia mengatakan isu ekonomi di Sumatera lainnya yaitu kawasan industri dan ekonomi belum beroperasi secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk komoditas unggulan yang belum bernilai tambah tinggi ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian, industri manufaktur dan lainnya.
Dia menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera perlu didukung dengan infrastruktur guna memperkuat konektivitas antar kawasan di Sumatera.
Dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan Sumatera diharapkan agar provinsi-provinsi di kawasan Sumatera mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengentaskan kemiskinan dan memastikan masa depan yang berkelanjutan.
Edy menegaskan bahwa implementasi kebijakan nasional yang efektif bergantung pada kebijakan regional. Sehingga pengumpulan data dan analisis kebijakan yang lebih baik di tingkat daerah dan koordinasi yang lebih efektif antar daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Deputi Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Mohammad Edy Mahmud di Jambi, Selasa, mengatakan ekonomi di kawasan Sumatera masih didominasi pertanian, kemudian sektor kedua industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan pertambangan dan gas.
Sementara dari sisi permintaan ekonomi didorong konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor.
Edy mengarahkan agar pembangunan di Sumatera memperhatikan isu dan potensi daerah, dengan ragam sumber daya alam melimpah baik pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan dan gas.
"Sebanyak 50 sampai 70 persen pasokan karet, kopi kelapa sawit berasal dari Sumatera, inilah potensi besar Sumatera yang perlu digarap bersama dengan kebijakan tepat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera," kata dia saat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto PDRB dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE) Se-Sumatera 2024 di Jambi.
Dia mengatakan isu ekonomi di Sumatera lainnya yaitu kawasan industri dan ekonomi belum beroperasi secara optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk komoditas unggulan yang belum bernilai tambah tinggi ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian, industri manufaktur dan lainnya.
Dia menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera perlu didukung dengan infrastruktur guna memperkuat konektivitas antar kawasan di Sumatera.
Dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan Sumatera diharapkan agar provinsi-provinsi di kawasan Sumatera mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengentaskan kemiskinan dan memastikan masa depan yang berkelanjutan.
Edy menegaskan bahwa implementasi kebijakan nasional yang efektif bergantung pada kebijakan regional. Sehingga pengumpulan data dan analisis kebijakan yang lebih baik di tingkat daerah dan koordinasi yang lebih efektif antar daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024