Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan hanya akan mencapai 4,7 persen atau lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 4,85 persen atau Rp868,02 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan terdapat faktor yang melatarbelakangi defisit 2022 diperkirakan lebih rendah yakni adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Selain itu, faktor lainnya adalah terkait commodity boom yang dinilai akan mampu meningkatkan pendapatan negara tahun depan yang ditargetkan mencapai Rp1.846,1 triliun.
Baca juga: Kemenkeu nilai UU HPP berpotensi tekan defisit 2022
Commodity boom sendiri merupakan sebuah fenomena adanya permintaan komoditas dalam sebuah negara yang mulai pulih sehingga mendorong kenaikan harga.
Tak hanya defisit 2022, Sri Mulyani pun turut memperkirakan defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah yaitu sekitar 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp873,6 triliun.
Perkiraan defisit anggaran tersebut lebih rendah dibanding asumsi dalam UU APBN 2021 yang sebesar 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun.
“Nanti masih akan ada barang yg bergerak satu setengah bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dari UU APBN 2021,” ujarnya.
Hal itu salah satunya didorong oleh prediksi pendapatan negara tahun ini yang akan tumbuh 16,3 persen (yoy) atau Rp1.916 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN turun hingga 3,29 persen pada Oktober 2021
Untuk realisasi pendapatan negara tahun lalu sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari target Rp1.699,9 triliun atau turun 15,9 persen (yoy) yakni Rp312,8 triliun dari 2019.
Pendapatan negara akan tumbuh 16,3 persen (yoy) salah satunya didorong oleh adanya konsumsi masyarakat yang sempat turun hingga sekitar 1 persen namun tetap resilient.
Hingga Oktober 2021, pendapatan negara telah melonjak hingga 18,2 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yaitu dari Rp1.277 triliun menjadi Rp1.510 triliun.
Sementara dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk terus mendorong belanja sesuai yang telah dianggarkan.
Realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2.041,8 triliun dan telah mencapai 74,9 persen dari target APBN Rp2.750 triliun.
“Momentumnya terus terskselerasi sehingga kita cukup optimis untuk kuartal IV akan menjadi baik,” katanya.
