Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap mampu menjadi instrumen pemulihan di tengah tekanan pandemi COVID-19.
Sri Mulyani menyatakan keseimbangan APBN diperlukan karena memiliki dua tugas besar dalam menghadapi krisis ini yaitu pertama adalah harus mampu dimanfaatkan untuk menangani bidang kesehatan.
Hal ini berkaitan dengan permasalahan di bidang kesehatan yang belum selesai mengingat kasus COVID-19 di Indonesia justru terus meningkat yaitu per Rabu (20/1) mencapai 917 ribu dengan penambahan hampir 10 ribu setiap harinya.
Tugas kedua dari APBN adalah harus mampu mendukung masyarakat yang sedang menghadapi tekanan akibat pandemi ini yakni diimplementasikan melalui berbagai bantuan sosial sekaligus mendukung dunia usaha melalui berbagai insentif.
Baca juga: Menkeu: SiLPA 2020 capai Rp234,7 triliun
“APBN melalui berbagai bantuan sosial dan sekaligus untuk mendukung dunia usaha agar mereka segera pulih,” ujarnya.
Ia menegaskan selama ini APBN telah bekerja sangat keras untuk bisa mengurangi beban akibat pandemi yang tercermin dari realisasi belanja pada 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun atau tumbuh 12,2 persen (yoy).
Peningkatan belanja tersebut berbanding terbalik dengan pendapatan negara yang hanya Rp1.699,9 triliun atau terkontraksi 16,7 persen (yoy) akibat penerimaan pajak terkontraksi 19,7 persen (yoy) yaitu Rp1.070 triliun.
“APBN bekerja sangat keras untuk bisa meng-counter COVID-19, melindungi masyarakat dan dunia usaha agar mereka bisa bertahan dan pulih kembali. Sementara APBN juga mengalami tekanan tidak mudah,” tegasnya.
Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2021 direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp298,2 triliun.
Kemudian untuk belanja negara dalam APBN 2021 direncanakan sebesar Rp2.750 triliun yang dialokasikan melalui pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp795,5 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan pajak 2020 terkontraksi 19,7 persen
“COVID-19 menyebabkan m perubahan fundamental dalam cara kita bekerja dan merupakan peristiwa extraoridnary. Oleh karena itu dalam respon kebijakannya juga sangat luar biasa terutama terlihat dalam APBN,” katanya.
