Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Riau, Herman, menyatakan kekecewaannya terkait 567 sapi bantuan untuk masyarakat Riau ditahan di Karantina Bangkalan Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).
"Setelah menahan sapi-sapi itu, 5 ekor di antaranya mati karena kelelahan, padahal pengiriman sapi tersebut sudah dilengkapi Surat Kesehatan dan syarat-syarat lainnya," kata Herman kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat.
Dia mengatakan, Pemprov Riau telah berkoordinasi dengan Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan, Kementerian Pertanian terkait pengiriman bantuan sapi tersebut.
Untuk tahap awal sapi bantuan Pemprov Riau dikirim sebanyak 567 ekor, atau 30 persen dari total bantuan sebanyak 1.883 ekor sapi. Namun, saat ini 567 sapi tersebut masih ditahan di Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Jawa Timur.
"Kami sedikit kecewa sapi bantuan masyarakat ditahan di Karantina Bangkalan sedangkan Riau telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Karantina Hewan, bahwa sapi bantuan Pemprov Riau dari Jatim boleh masuk Riau, meskipun saat ini Riau terkena wabah LSD," katanya.
"Tapi hari ini pun sapi bantuan untuk Riau tertahan di Karantina Bangkalan. Alasan mereka masih menunggu instruksi dari pusat, makanya kita bingung pusat yang mana lagi. Padahal kita sudah berkoordinasi dengan Kementan, seperti Direktur Kesehatan Hewan dan Kepala Pusat Karantina Hewan. Termasuk dengan Kepala Biro Hukum Kementan," katanya.
Ia menjelaskan, sampai hari ini sudah lima hari sapi ditahan di Karantina Bangkalan, dan sudah lima ekor sapi yang mati. Semua sapi yang mati itu sudah dilakukan visum, dan hasilnya semuanya mati karena kelelahan sebab kapasitas karantina di sana tidak memadai.
Sementara itu pihaknya pun telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Sianipar yang memperhatikan hewan ternak masuk ke Riau.
"Beliau minta kronologis kejadian, dan sudah kita sampaikan, termasuk hasil visum sapi. Nanti beliau akan membahasnya dengan Kepala Pusat Karantina Kementan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah membahasnya dengan pihak pendamping pengadaan sapi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau guna mencari solusi terkait persoalan ini.
"Jadi nanti kita akan membuat surat Gubernur yang disampaikan ke Kementan, yang ditembuskan ke Dirjen Kesehatan Hewan, dan lainnya. Sebab terkait kondisi tersebut pihak rekanan pengadaan sapi bantuan Pemprov Riau mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian rumput makan sapi.
Jadi satu hari saja, mereka mengeluarkan biaya Rp20 juta untuk pengadaan rumput. Selama lima hari sapi tertahan, selain sapi mati, juga biaya ekstra yang harus dikeluarkan," katanya.
Karena itu, pihaknya ingin menanyakan dengan dasar apa Karantina Bangkalan menahan sapi untuk masyarakat Riau. Kalau hanya Riau kena wabah LSD, Gubernur Riau sudah mengeluarkan surat edaran yang dilarang itu sapi keluar dari Riau, bukan sapi masuk.
"Bahkan sapi bantuan yang sekarang tertahan itu akan kita masukan ke daerah yang tidak kena wabah, seperti Rokan Hilir (Rohil) dan Kuantan Singingi (Kuansing)," katanya.
