BKKBN: Pelayanan program KB pada masyarakat tembus 120 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) pada masyarakat secara nasional tembus 120 persen.

“Karena memang secara statistik, secara penelitian itu sudah banyak memaparkan bahwa interval persalinan itu berpengaruh terhadap kematian ibu dan bayi juga stunting,” kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Eni menuturkan BKKBN sebelumnya menargetkan pelayanan KB secara serentak hanya mencapai Pelayanan KB 1.146.000 akseptor saja. Tetapi berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu (18/6), ada 120 persen atau sebanyak 1.325.813 akseptor yang mengikuti program itu.

Baca juga: BKKBN: Perlu peran aktif masyarakat untuk atasi kekerdilan

Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak mengikuti program yakni 249.978 akseptor, sedangkan Papua Barat menjadi yang terendah dengan 3.432 akseptor.

Program KB yang digelar serentak itu, tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan saja. Tetapi juga menggunakan mobil yang diletakkan di pasar-pasar yang ada di tingkat kabupaten/kota.

“Selain itu ada peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2020 berkaitan pelayanan KB, bahwa PLKB kita boleh memberikan pil dan kondom, jadi pelayanan bergerak tidak hanya menggunakan mobil pelayanan tapi pakai motor keliling,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN sambut baik wacana cuti melahirkan enam bulan

Eni melanjutkan pada tahun 2022 BKKBN mengejar KB pasca persalinan karena sangat penting dalam menjaga kesehatan reproduksi dan memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak yang dilahirkan.

“Ini yang kita gaungkan terus melalui semua kesempatan untuk meningkatkan KB pasca persalinan. Jadi orang melahirkan sudah kita berikan edukasi bahwa mereka punya hak kesehatan reproduksi,” kata Eni.

Baca juga: BKKBN: Penuaan penduduk dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi

Capaian yang melampaui target itu dapat terjadi karena BKKBN sudah melakukan penguatan di seluruh fasilitas kesehatan termasuk membuka jejaring di rumah sakit.

Selain itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga juga ikut memantau langsung capaian Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di 34 provinsi.

Menurut Eni tercapainya target, juga terjadi karena adanya bantuan yang diberikan kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga jajaran TNI/Polri yang sudah mendukung pelayanan tersebut.

Eni berharap dengan capaian yang telah diraih, bisa jadi daya ungkit untuk meningkatkan jumlah pemasangan modern kontrasepsi (MCPR).

Sebab berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BKKBN dituntut untuk menurunkan Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun.

“Target kita 2022 modern kontrasepsi rate adalah 62,55 persen dari Pasangan Usia Subur (PSU). Harapan kami pelayanan terus dilanjutkan karena kita akan meneruskan bekerja sama dengan TNI manunggal KB dan di bulan September ada hari kontrasepsi dunia,” ujar dia.