Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan stok pangan aman hingga Lebaran Idul Fitri 2023, sehingga masyarakat diimbau tidak "panic buying" dan berbelanja bahan pokok sesuai kebutuhannya.
Hal ini disampaikan Dedi setelah mendengar pemaparan dari Satgas Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional dalam diskusi publik bertajuk “Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023” yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri.
Dedi merangkum dari hasil diskusi tersebut, bahwa untuk ketersediaan pangan secara nasional mencukupi hingga April mendatang. Sedangkan untuk harga pangan masih dalam batas wajar. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan seperti minyak goreng, cabai, dan beras.
Meski ada kenaikan dalam kategori wajar, tapi kata Dedi, Polri melalui Satgas Pangan akan terus memantau ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok baik dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Pemantauan ini dilakukan setiap hari, informasi ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan dilaporkan setiap hari Senin dalam rapat pimpinan daerah, maupun pusat.
“Di-update terus untuk ketersediaan pangannya seperti apa, untuk di tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional. Kemudian juga harga-harganya apakah dalam batas wajar ini semua dipantau,” katanya.
Kebijakan ini, kata Dedi, dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk masyarakat betul-betul memahami terkait ketersediaan pangan dan harga yang masih terjangkau selama Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri nanti.
Selain ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, diskusi publik ini juga memberikan informasi terkait kesiapan pemerintah dalam sarana dan prasarana angkutan lebaran. Serta langkah-langkah yang disiapkan dalam menciptakan arus mudik dan balik yang nyaman serta berkesan.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menyebut, Divisi Humas Polri bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dan media memberikan informasi persiapan Mudik Lebaran 2023 lebih awal kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyiapkan rencana apabila akan melaksanakan mudik nanti.
“Dirjen Perhubungan menginformasikan sudah ada kebijakan-kebijakan yang diambil baik pada saat arus mudik maupun arus balik. Ini terinformasi secara awal kepada masyarakat,” kata Dedi.
Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan kebijakan diskresi kepolisian yang akan diambil pada saat memasuki puncak arus mudik dan arus balik. Termasuk dari Jasa Marga telah menginformasikan tentang lajur-lajur yang akan digunakan masyarakat saat mudik, serta kesiapan dalam rangka mengantisipasi situasi kontijensi yang diprediksikan terjadi.
Menurut Dedi, informasi kesiapan sarana dan prasarana serta cara bertindak dalam Lebaran 2023 ini nantinya akan dikoordinasikan lagi dalam rapat koordinasi terakhir yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta pemangku kepentingan terkait.
“Rapat koordinasi ini akan memaparkan kembali tentang kesiapan-kesiapan stakeholders terkait menjelang Operasi Ketupat, dilaksanakan di Mabes Polri, dihadiri Menko PMK dan stakeholders terkait,” kata Dedi.
