Jakarta (ANTARA) - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyasar sebanyak 82,9 juta masyarakat Indonesia bisa mendapatkan makan siang dan bantuan gizi secara gratis jika terpilih sebagai presiden RI periode 2024-2029.
"Kami akan menghilangkan kurang gizi, stunting. Caranya, akan kami beri makan siang untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu hamil," kata Prabowo dalam sambutannya saat acara deklarasi relawan Setia Prabowo di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hal tersebut menjadi upaya untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. SDM unggul, menurut Prabowo, dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan hingga ke wilayah pelosok nusantara.
"Bila saya diberi mandat (menjadi presiden) oleh rakyat, saya akan bertekad menghilangkan kemiskinan," tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta orang atau menurun 0,26 juta orang dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya.
Program makan siang gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi tersebut merupakan satu dari program Hasil Cepat 2024-2029 yang digagas Prabowo.
Program-program lainnya ialah pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan perbaikan sekolah; melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan Program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut; menyelenggarakan cek kesehatan gratis; memberantas penyakit TBC dalam lima tahun; dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
Prabowo juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara dari produk domestik bruto (PDB) ke 20 persen atau setara dengan tambahan Rp1.300 triliun.
Selanjutnya, bakal capres usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu akan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Prabowo, jika memenangi Pilpres 2024, juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, rumah murah, serta menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, dan perangkat desa.
