Kota Padang (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ke-13 Ma'ruf Amin mengatakan pengelolaan yang belum maksimal menjadi alasan utama potensi dana wakaf di Tanah Air belum tergarap dengan maksimal.
"Potensi wakaf itu besar sekali yakni berkisar Rp180 triliun per tahun tapi belum terkelola dengan baik," kata Wakil Presiden RI Ke-13 Ma'ruf Amin pada pembukaan Konferensi Wakaf Internasional yang diselenggarakan di Kota Padang, Sabtu.
Menurut Wakil Presiden periode 2019-2024 tersebut, untuk memaksimalkan potensi wakaf yang begitu besar, maka pemerintah dan pihak terkait perlu mengedepankan penanganan yang lebih sistematis, kelembagaan yang kuat hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketujuh tersebut mengatakan Konferensi Wakaf Internasional tersebut bisa menjadi literasi yang kuat bagi Indonesia terutama Provinsi Sumbar bagaimana memaksimalkan potensi wakaf.
Dalam paparannya, Ma'ruf Amin mengatakan pengelolaan wakaf yang modern dapat dimanfaatkan untuk pembangunan universitas, rumah sakit, suntikan dana bagi usaha mikro kecil dan menengah hingga investasi global yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat.
"Jadi, wakaf ini tidak hanya sebatas tentang spiritual tetapi juga pengembangan ekonomi yang berkelanjutan," ujar dia.
Bahkan, ia menyakini apabila wakaf betul-betul dikelola dengan baik maka permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan di Indonesia dapat diatasi. Hanya saja, saat ini potensi itu belum terkelola dengan baik.
"Permasalahannya selama ini kita belum organisir wakaf dengan baik, termasuk kesadaran kolektif bagaimana menjadikan wakaf sebagai sumber ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar dia.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyedi mengatakan daerah itu memiliki sejarah panjang dalam tradisi wakaf dan pendidikan islam, dimana banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan berdiri di atas tanah wakaf. Melalui konferensi ini, ia berharap lahir kolaborasi baru untuk memperkuat peran Sumbar dalam pengembangan wakaf produktif dan ekonomi syariah.
