Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berharap dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan empat juta ton beras pada 2026 agar penyerapan gabah petani optimal dengan pembiayaan efisien.
Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan pihaknya sedang menyiapkan anggaran dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk pembahasan skema pendanaan.
"Anggaran sedang kita siapkan, kami koordinasikan dalam waktu dekat ini dengan Kementerian Keuangan. Kita akan rapat secepatnya khususnya untuk tugas penyerapan yang empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung," kata Rizal.
Dia menyebutkan pihaknya mendapat target penyerapan pada 2026 mencakup empat juta ton setara beras serta tambahan satu juta ton jagung.
Menurut dia, pembiayaan melalui perbankan Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga dukungan APBN atau alternatif pendanaan berbiaya rendah dinilai penting menjaga efisiensi pengadaan pangan nasional secara stabil.
"Dan harapan kami kita dapat dukungan dana APBN kalau perlu sehingga tidak ada bunga-bunga lagi. Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara kan bunganya agak tinggi," ucapnya.
Opsi dukungan lain yang dipertimbangkan ialah dana Operator Investasi Pemerintah (OIP) berbunga rendah agar likuiditas terjaga dan serapan beras serta jagung petani tidak terhambat ketika masa panen raya.
"Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dapat dana bantuan OIP yang bunganya hanya dua persen," tutur Rizal.
Dengan dukungan anggaran memadai, Bulog optimistis pengadaan berjalan lancar, harga pembelian terjaga, petani terlindungi, serta cadangan pangan nasional semakin kuat menyongsong 2026.
"Nah ini mungkin kami nanti menghadap Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), supaya ada segera tindak lanjut penyerapan beras maupun jagung," beber Rizal.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) empat juta ton pada tahun 2026 untuk memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.
Keputusan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari tiga juta menjadi empat juta ton tahun ini agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP serta menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat tepat sasaran.
"Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari tiga juta ton, kita naikkan jadi empat juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Penambahan target serapan beras tersebut penting untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilisasi pangan nasional yang jangka panjang, berkelanjutan, adil, hingga efektif bagi petani.
