Tim Falakiyah Kemenag Jambi sebut hilal belum terlihat

Kota Jambi (ANTARA) - Dari hasil pemantauan oleh tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi hasilnya hilal belum terlihat, sehingga diprediksi satu Syawal menurut keputusan pemerintah jatuh pada hari Sabtu (21/3).

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi Mahbud Daryanto di Gedung Mahligai Bank Jambi, Kamis, mengatakan berdasarkan hasil pengamatan, hilal di wilayah Kota Jambi dinyatakan tidak terlihat.

Hal ini sesuai dengan data hisab yang menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk. Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menyampaikan bahwa ketinggian hilal tercatat 2 derajat 22 menit 29 detik dengan sudut elongasi sebesar 5 derajat 48 menit 9,6 detik.

"Secara hisab, hilal di Provinsi Jambi memang belum wujud, sehingga hasil rukyat yang dilakukan juga menunjukkan hilal tidak terlihat,” ujarnya.

Menurut dia, pengamatan dilakukan saat matahari terbenam sebagai bagian dari pelaksanaan sunnah rukyatul hilal. Pengamatan dilakukan pada rentang waktu menjelang matahari terbenam sekitar pukul 18.24 WIB.

Mahbud juga menjelaskan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia secara umum belum memenuhi kriteria baru Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Dalam kriteria tersebut, hilal dinyatakan memenuhi syarat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

“Hasil rukyatul hilal ini akan segera dilaporkan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat,” lanjutnya.

Dengan kondisi hilal yang belum memenuhi kriteria, maka bulan Ramadhan 1447 Hijriah berpotensi digenapkan menjadi 30 hari atau istikmal. Hal ini membuka kemungkinan bahwa 1 Syawal 1447 H akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Namun demikian, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

"Kanwil Kemenag Provinsi Jambi pun berharap bulan Syawal tahun ini membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, serta mengajak masyarakat untuk menantikan keputusan resmi pemerintah,'' jelas Mahbud.