Gubernur minta pembenahan dan kemandirian Bank Jambi

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris meminta manajemen Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jambi terus melakukan pembenahan sistem menuju kemandirian di tengah dinamika tantangan kejahatan siber yang dihadapi saat ini.

"Saya menginginkan Bank Jambi kembali bangkit dan memperbaiki semua kekurangan selama ini. Kita benahi lagi, sehingga semakin kuat ke depannya," kata Al Haris usai mengukuhkan Komisaris Utama (Komut) Bank Jambi di Kota Jambi, Senin.

Menurut gubernur, penguatan sistem keamanan bank merupakan kebutuhan dasar guna memberikan kenyamanan kepada para nasabah, termasuk dalam rangka perluasan bisnis.

Ia menyebut sejauh ini Bank Jambi memiliki kinerja yang cukup baik dan dihormati oleh bank-bank daerah lain.

Namun, terdapat tantangan besar di sektor layanan perbankan, utamanya ancaman kejahatan siber yang harus dijawab dengan peningkatan sistem keamanan dan kecanggihan teknologi informasi.

"Kalau sudah diuji, biasanya akan semakin tangguh. Ke depan Bank Jambi harus semakin canggih dan kuat, terutama dalam aspek keamanan digital," ujar Al Haris.

Sementara itu, Komisaris Utama Bank Jambi Sudirman menyatakan kesiapannya dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada jajaran dewan direksi untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.

"Saya sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia sebagai dua institusi yang memegang peran penting untuk mempercepat pemulihan kondisi Bank Jambi," ungkap Sudirman.

Selain itu, pemerintah daerah dan jajaran manajemen Bank Jambi tengah menggali potensi tambahan modal inti untuk mencapai target kemandirian.

Langkah itu, kata dia, diperlukan agar status Bank Jambi tidak lagi sekadar bagian dari Kelompok Usaha Bank (KUB), tetapi menjadi bank yang mandiri dari sisi kekuatan modal.

"Investasi dari pihak luar juga terbuka sehingga pencapaian modal inti tersebut bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan," ujarnya.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi sebelumnya memaparkan modal inti berdasarkan data per Desember 2025, tercatat telah mencapai Rp3,028 triliun.

Komposisi kepemilikan modal terdiri atas Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 24,27 persen, Bank bjb 7,73 persen, pemerintah kota 13,01 persen, pemerintah kabupaten 51,13 persen, dan pihak lainnya 3,86 persen.