#PERDA

Kami memiliki 999 berita tentang perda

Akademisi Unja dorong penetapan zona hijau sungai Batanghari

Akademisi Universitas Jambi (Unja) Dr. Tedjo Sukmono dorong pemerintah daerah susun peraturan daerah penetapan zona hijau sungai ...

Kota Jambi terima bantuan bibit cabai program pelajar bertani

Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang terpilih menerima bantuan bibit cabai dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ...

Pemprov Jambi nilai pentas seni di sekolah upaya aktualisasi generasi

Pemerintah Provinsi Jambi menilai kegiatan pentas seni sekolah sebagai upaya aktualisasi generasi muda dalam menciptakan ...

Komisi IX DPR RI serap aspirasi soal ketenagakerjaan di Provinsi Jambi

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk menyerap aspirasi ...

Investor jalan khusus batu bara Jambi PT SAS pastikan semua perizinan 'clear'

Meski operasional pembangunan jalan khusus batu bara PT Anugerah Sukses (PT SAS) telah berhenti sementara, namun statemen pihak ...

Kabupaten Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru

Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare yang berada di Kecamatan Batang Asai ...

Pemkab Muaro Jambi tegaskan pelestarian budaya Melayu sebagai pondasi pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelestarian budaya Melayu sebagai fondasi ...

Kementerian HAM dan Ombusdman bahas produk hukum Kota Jambi

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) wilayah Jambi dan Ombusdman bahas produk hukum Kota Jambi terkait pedagang kaki lima ...

Pemkot Jambi serahkan 68 becak motor dorong pengelolaan sampah berbasis RT

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyerahkan sebanyak 68 unit gerobak motor (bentor) kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota ...

Kanwil KemenHAM Jambi analisa produk hukum daerah dari perspektif HAM

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jambi melakukan analisa terhadap produk hukum daerah dengan ...