Jakarta (ANTARA Jambi) - Pemerintah diminta lebih berani dan tegas mengintervensi importir daging sapi agar mau menurunkan harga sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu tingginya komoditi tersebut.
"Pemerintah harus berani meminta importir dan asosiasi menurunkan harga. Jika tidak mau (menurunkan harga) izinnya dicabut dan diserahkan kepada pengusaha lain," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro di Jakarta, Senin.
Menurut Ismed ketidakmampuan pemerintah menekan harga daging yang masih tetap tinggi di kisaran Rp90.000-Rp95.000 per kilogram karena konsekuensi dari membiarkannya kepada mekanisme pasar. "Akibatnya, masyarakat semakin terjerat harga daging sapi yang sangat mahal," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah cenderung tidak punya daya untuk menekan harga daging.
"Pemerintah selalu bilang harga akan turun. Tapi itu semua tidak punya makna signifikan karena harga tetap melambung, sehingga masyarakat telah dieksploitasi secara masif karena harga daging yang tinggi dan tidak masuk akal," ujarnya.
Menurut dia, harga daging di Australia hanya mencapai Rp23.000 per kilogram, sehingga kalaupun ditambah biaya dan lain-lain harga daging berkisar Rp50.000 per kilogram.
"Wajar jika dijual dengan harga pasar Rp60.000 per kilogram, karena importir dan pedagang sudah mendapat keuntungan yang cukup," ujarnya.
Ia juga membandingkan, di Malaysia yang jarak wilayahnya lebih jauh dibanding Surabaya atau Jakarta dari Australia bisa menjual harga daging di pasar Rp50.000 per kilogram.
"Jadi tidak masuk akal kalau harga daging di pasar Indonesia tetap tinggi, bahkan ada sejumlah wilayah yang harga daging sapi di atas Rp100.000 per kilogram," ujarnya.
Ismed mengakui bahwa pengusaha atau importir daging tentunya ingin mencari keuntungan, namun jangan keterlaluan dan seharusnya memiliki empati kepada rakyat.
"Hanya karena pragmatisme yang berlebih, kualitas gizi dan asupan nutrisi yang diperlukan bagi anak-anak bangsa harus terabaikan, sehingga dampak ke depannya kualitas anak-anak Indonesia yang tidak mampu beli daging sapi akan rendah. Tragis dan ironis," ujarnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013
"Pemerintah harus berani meminta importir dan asosiasi menurunkan harga. Jika tidak mau (menurunkan harga) izinnya dicabut dan diserahkan kepada pengusaha lain," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro di Jakarta, Senin.
Menurut Ismed ketidakmampuan pemerintah menekan harga daging yang masih tetap tinggi di kisaran Rp90.000-Rp95.000 per kilogram karena konsekuensi dari membiarkannya kepada mekanisme pasar. "Akibatnya, masyarakat semakin terjerat harga daging sapi yang sangat mahal," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah cenderung tidak punya daya untuk menekan harga daging.
"Pemerintah selalu bilang harga akan turun. Tapi itu semua tidak punya makna signifikan karena harga tetap melambung, sehingga masyarakat telah dieksploitasi secara masif karena harga daging yang tinggi dan tidak masuk akal," ujarnya.
Menurut dia, harga daging di Australia hanya mencapai Rp23.000 per kilogram, sehingga kalaupun ditambah biaya dan lain-lain harga daging berkisar Rp50.000 per kilogram.
"Wajar jika dijual dengan harga pasar Rp60.000 per kilogram, karena importir dan pedagang sudah mendapat keuntungan yang cukup," ujarnya.
Ia juga membandingkan, di Malaysia yang jarak wilayahnya lebih jauh dibanding Surabaya atau Jakarta dari Australia bisa menjual harga daging di pasar Rp50.000 per kilogram.
"Jadi tidak masuk akal kalau harga daging di pasar Indonesia tetap tinggi, bahkan ada sejumlah wilayah yang harga daging sapi di atas Rp100.000 per kilogram," ujarnya.
Ismed mengakui bahwa pengusaha atau importir daging tentunya ingin mencari keuntungan, namun jangan keterlaluan dan seharusnya memiliki empati kepada rakyat.
"Hanya karena pragmatisme yang berlebih, kualitas gizi dan asupan nutrisi yang diperlukan bagi anak-anak bangsa harus terabaikan, sehingga dampak ke depannya kualitas anak-anak Indonesia yang tidak mampu beli daging sapi akan rendah. Tragis dan ironis," ujarnya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013