Jambi (ANTARA Jambi) - Ketua DPRD Batanghari, Jambi, Supriyadi ST, minta Komisi II segera memanggil Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pemkab Batanghari untuk menjelaskan masalah pergeseran/pengalihan anggaran untuk honor pengamanan wilayah saat pemilu legislatif 9 April lalu.
Ketika dihubungi, Sabtu, Supriadi mengatakan, DPRD perlu meminta penjelasan kepada TAPD soal kebijakan pengalihan anggaran untuk honor pamyah yang dilakukan tanpa persetujuan dewan.
"Persoalan ini sudah menjadi bahasan publik Batanghari, karena itu perlu ada penjelasan, agar semuanya menjadi transparan. Selain itu, apakah ada pelanggaran dalam kebijakan itu," katanya.
Ia mengaku selama ini DPRD belum bisa menindak lanjuti masalah itu, karena masih sibuk, terutama usai melaksanakan pesta demokrasi 9 April lalu.
Dalam pemanggilan ini, Komisi II harus melakukan monitoring terkait dengan pemotongan anggaran yang lainnya. Bahkan, kemungkinan banyak lagi dana APBD Batanghari yang digeser untuk dana kebutuhan lainnya.
Anggota DPRD Batanghari Jasasila mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil TAPD Pemkab Batanghari untuk meminta penjelasan terkait pergeseran anggaran yang digunakan untuk pembayaran honor pamyah.
"Benar memang ada permintaan Ketua DPRD itu. Kita masih menunggu Ketua Komisi II untuk membuat pemanggilan itu," kata Jasasila.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Batanghari Ilhamuddin belum berhasil dimintai keterangan terkait dengan jadwal pemanggilan TAPD Pemkab Batanghari, ketika dihubungi ponselnya tidak aktif.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Ketika dihubungi, Sabtu, Supriadi mengatakan, DPRD perlu meminta penjelasan kepada TAPD soal kebijakan pengalihan anggaran untuk honor pamyah yang dilakukan tanpa persetujuan dewan.
"Persoalan ini sudah menjadi bahasan publik Batanghari, karena itu perlu ada penjelasan, agar semuanya menjadi transparan. Selain itu, apakah ada pelanggaran dalam kebijakan itu," katanya.
Ia mengaku selama ini DPRD belum bisa menindak lanjuti masalah itu, karena masih sibuk, terutama usai melaksanakan pesta demokrasi 9 April lalu.
Dalam pemanggilan ini, Komisi II harus melakukan monitoring terkait dengan pemotongan anggaran yang lainnya. Bahkan, kemungkinan banyak lagi dana APBD Batanghari yang digeser untuk dana kebutuhan lainnya.
Anggota DPRD Batanghari Jasasila mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil TAPD Pemkab Batanghari untuk meminta penjelasan terkait pergeseran anggaran yang digunakan untuk pembayaran honor pamyah.
"Benar memang ada permintaan Ketua DPRD itu. Kita masih menunggu Ketua Komisi II untuk membuat pemanggilan itu," kata Jasasila.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Batanghari Ilhamuddin belum berhasil dimintai keterangan terkait dengan jadwal pemanggilan TAPD Pemkab Batanghari, ketika dihubungi ponselnya tidak aktif.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014