Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus minta kabupaten lain mencontoh Kabupaten Batanghari yang berhasil membuat peraturan desa untuk menekan alih fungsi lahan.
Permintaan itu disampaikan Gubernur usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jambi, yang mengaku prihatin melihat peralihan lahan pertanian yang dijadikan objek lain.
"Saya minta contoh Kabupaten Batanghari, dengan membuat peraturan desa (Perdes) ternyata alih fungsi di daerah itu lahan bisa ditekan," katanya dalam Rakor yang diwakili bupati atau yang mewakili.
Ia mengatakan, persoalaan alih fungsi lahan akan dipaparkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari yang mencontohkan upaya mereka dalam membuat Perdes tentang alih fungsi lahan itu.
Menurut Hasan Basri Agus, lahan sawah di Provinsi Jambi memang masih cukup luas, namun ada beberapa daerah tertentu yang mengalih fungsikan lahan pertanian mereka.
"Seperti Kabupaten Kerinci, alih fungsi lahan pertanian di kabupaten ini memang cukup luas, padahal sawah Kerinci itu sangat potensial dan subur," katanya.
Ia juga sangat menyayangkan pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Kerinci ini, karena sekian hektar sawah telah beralih fungsi menjadi perumahan.
"Sangat sedih memang kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan karena kebutuhan masyarakat, jadi sulit kita cegah," katanya.
Namun dalam Rakor ketahanan pangan ini, diharapkan timbul upaya dan kajian-kajian dari Bupati Kerinci.
Ia berharap ada upaya penghentian alih fungsi lahan itu dan itu menjadi tugas bupati.
"Mumpung ada Bupati Kerinci yang ikut hadir dalam rakor ini yang memerlukan kajian-kajian untuk menyetop itu, terutama lahan pertanian untuk perumahan, saya liat di Kerinci banyak sekali," tambahnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Permintaan itu disampaikan Gubernur usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jambi, yang mengaku prihatin melihat peralihan lahan pertanian yang dijadikan objek lain.
"Saya minta contoh Kabupaten Batanghari, dengan membuat peraturan desa (Perdes) ternyata alih fungsi di daerah itu lahan bisa ditekan," katanya dalam Rakor yang diwakili bupati atau yang mewakili.
Ia mengatakan, persoalaan alih fungsi lahan akan dipaparkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari yang mencontohkan upaya mereka dalam membuat Perdes tentang alih fungsi lahan itu.
Menurut Hasan Basri Agus, lahan sawah di Provinsi Jambi memang masih cukup luas, namun ada beberapa daerah tertentu yang mengalih fungsikan lahan pertanian mereka.
"Seperti Kabupaten Kerinci, alih fungsi lahan pertanian di kabupaten ini memang cukup luas, padahal sawah Kerinci itu sangat potensial dan subur," katanya.
Ia juga sangat menyayangkan pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Kerinci ini, karena sekian hektar sawah telah beralih fungsi menjadi perumahan.
"Sangat sedih memang kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan karena kebutuhan masyarakat, jadi sulit kita cegah," katanya.
Namun dalam Rakor ketahanan pangan ini, diharapkan timbul upaya dan kajian-kajian dari Bupati Kerinci.
Ia berharap ada upaya penghentian alih fungsi lahan itu dan itu menjadi tugas bupati.
"Mumpung ada Bupati Kerinci yang ikut hadir dalam rakor ini yang memerlukan kajian-kajian untuk menyetop itu, terutama lahan pertanian untuk perumahan, saya liat di Kerinci banyak sekali," tambahnya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014