Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus terlihat kecewa dan sempat melontarkan pernyataan cukup keras saat menghadiri rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Jambi, Kamis.
Kekecewaan dan kemarahan itu muncul karena sejumlah kepala dinas tidak hadir dalam rakor tanpa keterangan yang jelas.
"Coba yang diutus ke sini itu paling tidak kepala bidang, kalau staf yang datang, apa yang diurus," kata Gubernur.
Para undangan rakor seketika terhenyak mendengar suara Gubernur yang terlihat gusar. Gubernur pun memanggil satu persatu SKPD yang terkait dengan ketahanan pangan.
Pertama diabsen adalah Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Saat dipanggil, ternyata bukan kepala dinas yang mengacungkan jari, namun seorang di antara stafnya yang menjabat sebagai Kasi di Dinas Pertanian.
Ditanya pimpinannya kemana, utusan Dinas Pertanian tersebut mengatakan kepala dinas dan Kabid atau pejabat setingkat eselon III sedang pergi alasannya ada rapat.
Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi yang dipanggil. Seorang pria mengacungkan jari, lagi-lagi bukan kepala dinas, Hasan Basri Agus semakin kecewa. Saat ditanya apa jabatan pria tersebut, pria itu menyatakan dia satu di antara staf di DKP.
Menurut Gubernur, dirinya bukan mengecilkan peran Kasi ataupun staf biasa, tapi dalam sebuah instansi ada hirarki atau struktur jabatan, dan tidak pas jika pada yang penting ini hanya mengutus Kasi apalagi staf.
"Sebanyak itu jabatan Kabid tidak ada yang bisa ke sini, kenapa tidak pernah serius melayani masyarakat," tegasnya.
Ratusan undangan yang memenuhi ruang pola Kantor Gubernur Jambi ini hanya terdiam mendengar nada tinggi orang nomor satu di Provinsi Jambi ini. "Saya kalau pak Presiden mengundang, saya datang," katanya.
Gubernur juga menyindir kepala SKPD yang sering bepergian ke Jakarta dan jarang di kantor, bahkan ada kepala SKPD yang tiga minggu berturut-turut pergi rapat ke Jakarta sehingga jarang turun ke lapangan.
"Bukan tidak boleh kalau ada rapat, tapi kalau ke Jakarta terus, tidak ada lagi waktu turun ke lapangan," katanya.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit kepala SKPD yang tidak diberi izin untuk pergi ke Jakarta dengan alasan rapat.
Pada rapat Dewan Ketahanan Pangan yang juga dihadiri bupati dan perwakilan itu, Gubernur menuntut kinerja bawahannya optimal dan tidak Asal Bapak Senang (ABS).
"Seperti laporan tercapainya swasembada beras di Provinsi Jambi yang dilaporkan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan misalnya, saya tidak langsung percaya, saya tidak ingin ABS. Untuk apa gagah-gagahan tapi keropos," tegasnya.
Di bidang ketahanan pangan menurutnya perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar semua lini, dan instansi tidak boleh mementingkan ego sektoral. "Jangan merasa hebat, padahal kita ini pelayan masyarakat. Saya juga pelayan masyarakat," katanya.
Rakor tersebut mengagendakan pembahasan evaluasi program Kampung Pangan Terpadu yang menjadi satu di antara program Pemprov Jambi, serta membahas mencegah alih fungsi lahan.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Kekecewaan dan kemarahan itu muncul karena sejumlah kepala dinas tidak hadir dalam rakor tanpa keterangan yang jelas.
"Coba yang diutus ke sini itu paling tidak kepala bidang, kalau staf yang datang, apa yang diurus," kata Gubernur.
Para undangan rakor seketika terhenyak mendengar suara Gubernur yang terlihat gusar. Gubernur pun memanggil satu persatu SKPD yang terkait dengan ketahanan pangan.
Pertama diabsen adalah Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi. Saat dipanggil, ternyata bukan kepala dinas yang mengacungkan jari, namun seorang di antara stafnya yang menjabat sebagai Kasi di Dinas Pertanian.
Ditanya pimpinannya kemana, utusan Dinas Pertanian tersebut mengatakan kepala dinas dan Kabid atau pejabat setingkat eselon III sedang pergi alasannya ada rapat.
Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi yang dipanggil. Seorang pria mengacungkan jari, lagi-lagi bukan kepala dinas, Hasan Basri Agus semakin kecewa. Saat ditanya apa jabatan pria tersebut, pria itu menyatakan dia satu di antara staf di DKP.
Menurut Gubernur, dirinya bukan mengecilkan peran Kasi ataupun staf biasa, tapi dalam sebuah instansi ada hirarki atau struktur jabatan, dan tidak pas jika pada yang penting ini hanya mengutus Kasi apalagi staf.
"Sebanyak itu jabatan Kabid tidak ada yang bisa ke sini, kenapa tidak pernah serius melayani masyarakat," tegasnya.
Ratusan undangan yang memenuhi ruang pola Kantor Gubernur Jambi ini hanya terdiam mendengar nada tinggi orang nomor satu di Provinsi Jambi ini. "Saya kalau pak Presiden mengundang, saya datang," katanya.
Gubernur juga menyindir kepala SKPD yang sering bepergian ke Jakarta dan jarang di kantor, bahkan ada kepala SKPD yang tiga minggu berturut-turut pergi rapat ke Jakarta sehingga jarang turun ke lapangan.
"Bukan tidak boleh kalau ada rapat, tapi kalau ke Jakarta terus, tidak ada lagi waktu turun ke lapangan," katanya.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit kepala SKPD yang tidak diberi izin untuk pergi ke Jakarta dengan alasan rapat.
Pada rapat Dewan Ketahanan Pangan yang juga dihadiri bupati dan perwakilan itu, Gubernur menuntut kinerja bawahannya optimal dan tidak Asal Bapak Senang (ABS).
"Seperti laporan tercapainya swasembada beras di Provinsi Jambi yang dilaporkan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan misalnya, saya tidak langsung percaya, saya tidak ingin ABS. Untuk apa gagah-gagahan tapi keropos," tegasnya.
Di bidang ketahanan pangan menurutnya perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar semua lini, dan instansi tidak boleh mementingkan ego sektoral. "Jangan merasa hebat, padahal kita ini pelayan masyarakat. Saya juga pelayan masyarakat," katanya.
Rakor tersebut mengagendakan pembahasan evaluasi program Kampung Pangan Terpadu yang menjadi satu di antara program Pemprov Jambi, serta membahas mencegah alih fungsi lahan.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014