Jambi (ANTARA Jambi) - Indeks Demokrasi di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan, jika pada 2011 sebesar 70,46, pada 2012 kembali turun menjadi 68,81 dan pada 2013 kembali turun menjadi 64,41.
Pernyataan tersebut disampaikan , kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syarif Hidayat saat sosialisasi atau diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi, di Jambi, Selasa.
Ia mengatakan, penghitungan dilakukan dari mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
Dalam penentuan indeks demokrasi dihitung tiga aspek, dengan 11 variable, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek indeks demokrasi Provinsi Jambi, katanya, adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 84,95 naik dari 2012 yang hanya 86,23. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 41,91 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,60.
Kemudian aspek lembaga demokrasi juga terjadi penurunan dari 82,18 di 2012 menjadi 74,34 di 2013.
"Provinsi Jambi bermasalah dari variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dan variabel peran DPRD. Angka indeks dua variabel tersebut selalu berada pada angka dibawah dari 50, yang berarti sangat buruk," katanya.
Indeks Demokrasi Provinsi Jambi, jika ditinjau dari variabel partisipasi politik dalam pengembalian keputusan dan pengawasan pada tahun 2013 sebesar 30,92, untuk variabel peran DPRD sebesar 48,56.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Yos Rusdiansyah, yang juga menjadi pembicara pada sosialisasi tersebut mengatakan, ndeks demokrasi sangat berguna untuk lebih memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi.
"Indeks demokrasi dapat mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi, mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, dan memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi," kata Yos. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Pernyataan tersebut disampaikan , kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syarif Hidayat saat sosialisasi atau diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi, di Jambi, Selasa.
Ia mengatakan, penghitungan dilakukan dari mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
Dalam penentuan indeks demokrasi dihitung tiga aspek, dengan 11 variable, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek indeks demokrasi Provinsi Jambi, katanya, adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 84,95 naik dari 2012 yang hanya 86,23. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 41,91 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,60.
Kemudian aspek lembaga demokrasi juga terjadi penurunan dari 82,18 di 2012 menjadi 74,34 di 2013.
"Provinsi Jambi bermasalah dari variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dan variabel peran DPRD. Angka indeks dua variabel tersebut selalu berada pada angka dibawah dari 50, yang berarti sangat buruk," katanya.
Indeks Demokrasi Provinsi Jambi, jika ditinjau dari variabel partisipasi politik dalam pengembalian keputusan dan pengawasan pada tahun 2013 sebesar 30,92, untuk variabel peran DPRD sebesar 48,56.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Yos Rusdiansyah, yang juga menjadi pembicara pada sosialisasi tersebut mengatakan, ndeks demokrasi sangat berguna untuk lebih memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi.
"Indeks demokrasi dapat mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi, mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, dan memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi," kata Yos. (Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014