Jakarta (ANTARA Jambi) - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menyatakan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD tetap tidak menjamin berkurangnya ongkos politik.
"Apakah ada jaminan bakal tidak akan keluar ongkos untuk sewa perahu parpol? Tidak ada yang bisa memastikan," kata Isran Noor di Jakarta, Kamis, ketika dimintai tanggapan terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI.
Seusai menghadiri Rakornas Luar Biasa Apkasi, ia mengemukakan efisiensi dalam pilkada didapatkan dengan cara membuat aturan tegas mengenai penggunaan dana, atau diatasi dengan cara mengubah sistem menjadi pemilihan tidak langsung.
"Sepanjang aturan pemilu masih longgar begini maka ongkos politik yang mahal memang sesuatu yang tidak bisa dihindari," ujar Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur ini.
Demikian pula, katanya, dengan argumen bahwa Pilkada DPRD ini akan mengurangi potensi konflik horizontal.
"Hingga kini tidak ada suatu data atau kesimpulan yang objektif bahwa pilkada secara langsung itu identik dengan tindak kekerasan," kata dia.
Untuk itu, Apkasi mengusulkan agar pemilihan dilakukan serentak untuk mengurangi konflik horizontal dalam pilkada langsung, seperti yang pernah digelar di Aceh pada 2012 dan di Sumatera Barat.
"Sistem Pilkada DPRD ini akan merampas hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini sangat memprihatinkan karena kita tahun bahwa perjuangan menegakkan demokrasi ini memakan waktu sangat panjang," ujar dia.
Sebanyak 510 bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi mengatakan menolak RUU Pilkada DPRD karena dianggap merampas hak kedaulatan rakyat.
Polemik pemilihan kepala daerah yang sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR menjadi perhatian publik karena upaya mayoritas fraksi di DPR yang ingin pilkada kembali dipilih oleh DPRD.
Enam fraksi menyatakan setuju pada pemilihan melalui DPRD, yakni Fraksi Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PKS, dan PAN. Sementara, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura setuju pada pemilihan langsung.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Apakah ada jaminan bakal tidak akan keluar ongkos untuk sewa perahu parpol? Tidak ada yang bisa memastikan," kata Isran Noor di Jakarta, Kamis, ketika dimintai tanggapan terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI.
Seusai menghadiri Rakornas Luar Biasa Apkasi, ia mengemukakan efisiensi dalam pilkada didapatkan dengan cara membuat aturan tegas mengenai penggunaan dana, atau diatasi dengan cara mengubah sistem menjadi pemilihan tidak langsung.
"Sepanjang aturan pemilu masih longgar begini maka ongkos politik yang mahal memang sesuatu yang tidak bisa dihindari," ujar Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur ini.
Demikian pula, katanya, dengan argumen bahwa Pilkada DPRD ini akan mengurangi potensi konflik horizontal.
"Hingga kini tidak ada suatu data atau kesimpulan yang objektif bahwa pilkada secara langsung itu identik dengan tindak kekerasan," kata dia.
Untuk itu, Apkasi mengusulkan agar pemilihan dilakukan serentak untuk mengurangi konflik horizontal dalam pilkada langsung, seperti yang pernah digelar di Aceh pada 2012 dan di Sumatera Barat.
"Sistem Pilkada DPRD ini akan merampas hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini sangat memprihatinkan karena kita tahun bahwa perjuangan menegakkan demokrasi ini memakan waktu sangat panjang," ujar dia.
Sebanyak 510 bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi mengatakan menolak RUU Pilkada DPRD karena dianggap merampas hak kedaulatan rakyat.
Polemik pemilihan kepala daerah yang sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR menjadi perhatian publik karena upaya mayoritas fraksi di DPR yang ingin pilkada kembali dipilih oleh DPRD.
Enam fraksi menyatakan setuju pada pemilihan melalui DPRD, yakni Fraksi Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PKS, dan PAN. Sementara, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura setuju pada pemilihan langsung.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014