Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Keputusan Presiden terkait dengan Hari Santri yang pada masa kampanye Pemilu 2014 dilontarkan janji akan ditetapkan Hari Santri pada tanggal 1 Muharram.
"Presiden tidak hanya ingin mengeluarkan selembar Keppres guna menetapkan Hari Santri tetapi melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lebih substansial," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, sejumlah hal yang lebih substansial itu antara lain adalah membangun dan memajukan lembaga pendidikan, menjalin interaksi komunikasi yang lebih erat dengan kiai dan ulama, serta memajukan aktivitas perekonomian umat.
Ia juga mengemukakan bahwa Presiden pasti akan segera menetapkan Hari Santri pada 1 Muharram yang juga merupakan Tahun Baru Islam.
Meski belum bisa ditetapkan saat ini, lanjutnya, tetapi disebutkan bakal terdapat sejumlah rangkaian kegiatan dengan acara puncak penetapan Hari Santri.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mendukung pencanangan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan bertepatan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1346 Hijriah.
"Saya mendukung saja rencana pencanangan hari santri, itu adalah langkah yang bagus," kata Ketua MUI Din Syamsuddin di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya pencanangan ini tidak harus pada tanggal 1 Muharram, tetapi bisa pada tanggal kapan saja, yang terpenting adalah esensinya.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri.
Hari Santri pada 9 November itu merujuk kepada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme.
"Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November," demikian pernyataan politik PPP yang disampaikan Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Usman Doni Tokang di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10).(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Presiden tidak hanya ingin mengeluarkan selembar Keppres guna menetapkan Hari Santri tetapi melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lebih substansial," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, sejumlah hal yang lebih substansial itu antara lain adalah membangun dan memajukan lembaga pendidikan, menjalin interaksi komunikasi yang lebih erat dengan kiai dan ulama, serta memajukan aktivitas perekonomian umat.
Ia juga mengemukakan bahwa Presiden pasti akan segera menetapkan Hari Santri pada 1 Muharram yang juga merupakan Tahun Baru Islam.
Meski belum bisa ditetapkan saat ini, lanjutnya, tetapi disebutkan bakal terdapat sejumlah rangkaian kegiatan dengan acara puncak penetapan Hari Santri.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mendukung pencanangan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan bertepatan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1346 Hijriah.
"Saya mendukung saja rencana pencanangan hari santri, itu adalah langkah yang bagus," kata Ketua MUI Din Syamsuddin di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya pencanangan ini tidak harus pada tanggal 1 Muharram, tetapi bisa pada tanggal kapan saja, yang terpenting adalah esensinya.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri.
Hari Santri pada 9 November itu merujuk kepada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme.
"Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November," demikian pernyataan politik PPP yang disampaikan Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Usman Doni Tokang di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10).(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014