Jambi (ANTARA Jambi) - Manager Komunitas KKI Warsi Rudi Syaf, mengatakan, tidak ada satupun perusahaan di Provinsi Jambi yang membuat kanal bloking untuk mencegah keringnya lahan gambut yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.
Ia menjelaskan, kebakaran lahan gambut karena adanya sistem kanalisasi oleh perusahaan, namun sayangnya kanal yang dibuat telah menyebabkan gambut kehilangan air dengan jumlah besar pada musim kemarau.
Hal itu menyebabkan kandungan gambut yang mengering sangat mudah terbakar, baik dengan adanya api langsung ataupun faktor cahaya matahari, kata Rudi di Jambi, Selasa.
"Untuk kawasan yang sudah diberi kanal maka harus dilakukan perbaikan kanal menjadi sistem kanal tertutup (kanal bloking). Hal ini dilakukan untuk mencegah gambut kehilangan air pada musim kemarau," katanya.
Langkah ini sangat penting dilakukan dan sangat mungkin, sebab saat ini musim panas dan hujan sudah bisa diprediksi beberapa bulan sebelumnya.
"Seperti tahun ini, pada akhir April lalu kita sudah diinformasikan akan adanya El Nino, yang berdampak munculnya kemarau panjang. Harusnya pemerintah sudah siap mengantisipasi kebakaran dan melakukan langkah pencegahan untuk menghindarkan gambut dari kekeringan," ujarnya.
Namun yang paling penting dari semua itu adalah memulihkan gambut dan mengembalikannya ke fungsi semula. Lahan gambut dengan kedalaman tiga meter lebih dikembalikan fungsinya sebagai rawa gambut dan tidak dijadikan kawasan HTI ataupun perkebunan.
Sebagaimana tercantum dalam PP No. 7 tahun 1990 dan PP No. 26 tahun 2008 bahwa gambut dengan kedalaman tiga meter harus difungsikan sebagai kawasan lindung.
Selain itu, Warsi, kata Rudi juga menyayangkan lambat dan kurang responsifnya pemerintah terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.
Kerugian kesehatan dan ekonomi serta ekologis akibat kabut asap seolah dianggap sebagai bencana tahunan yang terjadi setiap musim kemarau.
Padahal, dengan bermacam regulasi yang sudah ada, kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dikendalikan sejak awal.
"Kita melihat kabut asap merupakan tragedi tahunan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan baik, namun kenyataannya kejadian ini terus berulang setiap tahunnya," katanya.
Ia menjelaskan, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Jambi berasal dari kondisi yang mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik kesengajaan maupun kelalaian.
"Dengan melihat sebaran titik api dalam lima tahun terakhir, setiap tahun Jambi mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut, yang bisa dilihat dari titik hotspot dengan konviden level 80 persen validasi LAPAN, artinya hotspot yang dicantumkan sangat mungkin merupakan titik kebakaran. Tapi Warsi belum menganalisasi luasan lahan yang terbakar," ujar Rudi.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Ia menjelaskan, kebakaran lahan gambut karena adanya sistem kanalisasi oleh perusahaan, namun sayangnya kanal yang dibuat telah menyebabkan gambut kehilangan air dengan jumlah besar pada musim kemarau.
Hal itu menyebabkan kandungan gambut yang mengering sangat mudah terbakar, baik dengan adanya api langsung ataupun faktor cahaya matahari, kata Rudi di Jambi, Selasa.
"Untuk kawasan yang sudah diberi kanal maka harus dilakukan perbaikan kanal menjadi sistem kanal tertutup (kanal bloking). Hal ini dilakukan untuk mencegah gambut kehilangan air pada musim kemarau," katanya.
Langkah ini sangat penting dilakukan dan sangat mungkin, sebab saat ini musim panas dan hujan sudah bisa diprediksi beberapa bulan sebelumnya.
"Seperti tahun ini, pada akhir April lalu kita sudah diinformasikan akan adanya El Nino, yang berdampak munculnya kemarau panjang. Harusnya pemerintah sudah siap mengantisipasi kebakaran dan melakukan langkah pencegahan untuk menghindarkan gambut dari kekeringan," ujarnya.
Namun yang paling penting dari semua itu adalah memulihkan gambut dan mengembalikannya ke fungsi semula. Lahan gambut dengan kedalaman tiga meter lebih dikembalikan fungsinya sebagai rawa gambut dan tidak dijadikan kawasan HTI ataupun perkebunan.
Sebagaimana tercantum dalam PP No. 7 tahun 1990 dan PP No. 26 tahun 2008 bahwa gambut dengan kedalaman tiga meter harus difungsikan sebagai kawasan lindung.
Selain itu, Warsi, kata Rudi juga menyayangkan lambat dan kurang responsifnya pemerintah terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.
Kerugian kesehatan dan ekonomi serta ekologis akibat kabut asap seolah dianggap sebagai bencana tahunan yang terjadi setiap musim kemarau.
Padahal, dengan bermacam regulasi yang sudah ada, kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dikendalikan sejak awal.
"Kita melihat kabut asap merupakan tragedi tahunan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan baik, namun kenyataannya kejadian ini terus berulang setiap tahunnya," katanya.
Ia menjelaskan, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Jambi berasal dari kondisi yang mayoritas disebabkan oleh aktivitas manusia, baik kesengajaan maupun kelalaian.
"Dengan melihat sebaran titik api dalam lima tahun terakhir, setiap tahun Jambi mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut, yang bisa dilihat dari titik hotspot dengan konviden level 80 persen validasi LAPAN, artinya hotspot yang dicantumkan sangat mungkin merupakan titik kebakaran. Tapi Warsi belum menganalisasi luasan lahan yang terbakar," ujar Rudi.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014