Jakarta (ANTARA Jambi) - Pemerintah akan mengkaji jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa.
Pengkajian tersebut untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang tepat di instansi pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ledakan jumlah pegawai.
"Ada hal yang sedang kami kaji sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla, yakni dilakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kami sedang mengkaji berapa sebenarnya rasio yang tepat untuk jumlah birokrat (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk," kata Yuddy.
Moratorium, lanjut politikus Partai Hanura itu, merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kondisi sesungguhnya mengenai jumlah PNS di Tanah Air.
"Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini bisa efektif dan efisien sehingga hasilnya produktif," katanya.
Denggan mengetahui perbandingan antara aparatur negara dan jumlah penduduk maka program penerimaan calon PNS akan tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak menyebabkan ledakan jumlah pegawai.
"Kalau dengan 250 juta jumlah penduduk, itu seharusnya berapa jumlah PNS-nya. Mudah-mudahan dalam tempo singkat kami bisa menghitung apakah jumlah PNS saat ini berlebihan atau masih kurang," jelasnya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda untuk tidak ekspansif dalam menerima calon PNS.
Permintaan jumlah calon PNS hanya dapat dilakukan jika instansi dan pemda terlebih dahulu melakukan audit organisasi.
Namun, rencana moratorium tidak berlaku bagi proses penerimaan CPNS yang saat ini tahapannya sedang berlangsung.
"Yang sekarang, ya, dilanjutkan. Masa orang yang sudah mendaftar, sudah mengikuti tes tiba-tiba diberhentikan, 'kan tidak begitu," ujarnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
Pengkajian tersebut untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang tepat di instansi pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ledakan jumlah pegawai.
"Ada hal yang sedang kami kaji sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla, yakni dilakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kami sedang mengkaji berapa sebenarnya rasio yang tepat untuk jumlah birokrat (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk," kata Yuddy.
Moratorium, lanjut politikus Partai Hanura itu, merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kondisi sesungguhnya mengenai jumlah PNS di Tanah Air.
"Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini bisa efektif dan efisien sehingga hasilnya produktif," katanya.
Denggan mengetahui perbandingan antara aparatur negara dan jumlah penduduk maka program penerimaan calon PNS akan tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak menyebabkan ledakan jumlah pegawai.
"Kalau dengan 250 juta jumlah penduduk, itu seharusnya berapa jumlah PNS-nya. Mudah-mudahan dalam tempo singkat kami bisa menghitung apakah jumlah PNS saat ini berlebihan atau masih kurang," jelasnya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda untuk tidak ekspansif dalam menerima calon PNS.
Permintaan jumlah calon PNS hanya dapat dilakukan jika instansi dan pemda terlebih dahulu melakukan audit organisasi.
Namun, rencana moratorium tidak berlaku bagi proses penerimaan CPNS yang saat ini tahapannya sedang berlangsung.
"Yang sekarang, ya, dilanjutkan. Masa orang yang sudah mendaftar, sudah mengikuti tes tiba-tiba diberhentikan, 'kan tidak begitu," ujarnya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014