Jambi (ANTARA Jambi) - Kementerian Perhubungan akan terlebih dahulu turun ke lokasi yang akan menjadi jalur rel kereta api Trans Sumatera sebelum tim pembebasan lahan di Jambi bekerja.
Saat ini tim pembebasan lahan jalur rel kereta api di Jambi sudah dibentuk, namun tim ini belum bekerja karena masih menunggu petunjuk pusat, kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Selasa.
"Tim sudah dibentuk, namanya 'tim pengkajian pembebasan tanah'. Memang saat ini belum jalan karena masih menunggu pusat, tim pusat akan terlebih dahulu turun ke lokasi dan survei," kata Hasan Basri.
Gubernur mengungkapkan, masterplan pembangunan jalur kereta api disiapkan oleh pusat, untuk itu perlu pengkajian dan penelitian mendalam dari Kementerian Perhubungan.
"Kalau harapan pak Menteri Perhubungan, bulan Mei nanti sudah mulai ada penjajakan atau sudah ada tim yang turun ke lapangan untuk survei lokasi. Nanti akan diketahui berapa luasan yang dibutuhkan dan tanah-tanah siapa saja yang akan diganti. Nah itu nanti kita yang mengerjakan," ungkapnya.
Gubernur menambahkan, jalur yang sebelumnya ditetapkan tidak akan berubah, arahnya mulai dari batas Jambi dengan Provinsi Riau dan Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan tetap melewati Kota Jambi.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Ansori menjelaskan lahan yang akan dibebaskan di Jambi sekitar 200 kilometer, Pemprov juga diminta untuk melakukan studi Amdal.
"Tim pembebasan lahan rel kereta api trans Sumatera harus bekerja cepat. Kementerian Perhubungan hanya memberi waktu pembebasan lahan selama 374 hari sejak MoU ditandatangani 27 Januari lalu," kata Fauzi.
Untuk anggaran studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pemerintah pusat meminta menggunakan dana APBD. Sementara biaya pembebasan lahan dan pembuatan jalur rel kereta api ditanggung pusat.
Fauzi tidak menyebut berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan studi Amdal itu. Namun Pemprov Jambi akan menganggarkannya di APBD Perubahan 2015, sebab saat ini pihaknya masih melakukan pra desain.
Dia mengungkapkan, berdasarkan arahan dari Kementerian Perhubungan ketika MoU, provinsi yang sudah menyelesaikan pembebasan lahannya, pembangunan jalur akan langsung dikerjakan.
"Ini memang multiyears, tapi siapa yang selesai pembebasan lahannya, provinsi itu yang didahulukan. Untuk anggaran Amdal kita siapkan di APBDP," ujarnya.
Untuk rencana stasiun utama, lanjutnya, Pemprov merencanakan dibangun di Talang Gulo, Pal 10 Kotabaru Jambi. Selain itu Pemprov juga berencana akan membangun stasiun-stasiun kecil di beberapa titik. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Saat ini tim pembebasan lahan jalur rel kereta api di Jambi sudah dibentuk, namun tim ini belum bekerja karena masih menunggu petunjuk pusat, kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Selasa.
"Tim sudah dibentuk, namanya 'tim pengkajian pembebasan tanah'. Memang saat ini belum jalan karena masih menunggu pusat, tim pusat akan terlebih dahulu turun ke lokasi dan survei," kata Hasan Basri.
Gubernur mengungkapkan, masterplan pembangunan jalur kereta api disiapkan oleh pusat, untuk itu perlu pengkajian dan penelitian mendalam dari Kementerian Perhubungan.
"Kalau harapan pak Menteri Perhubungan, bulan Mei nanti sudah mulai ada penjajakan atau sudah ada tim yang turun ke lapangan untuk survei lokasi. Nanti akan diketahui berapa luasan yang dibutuhkan dan tanah-tanah siapa saja yang akan diganti. Nah itu nanti kita yang mengerjakan," ungkapnya.
Gubernur menambahkan, jalur yang sebelumnya ditetapkan tidak akan berubah, arahnya mulai dari batas Jambi dengan Provinsi Riau dan Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan tetap melewati Kota Jambi.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Ansori menjelaskan lahan yang akan dibebaskan di Jambi sekitar 200 kilometer, Pemprov juga diminta untuk melakukan studi Amdal.
"Tim pembebasan lahan rel kereta api trans Sumatera harus bekerja cepat. Kementerian Perhubungan hanya memberi waktu pembebasan lahan selama 374 hari sejak MoU ditandatangani 27 Januari lalu," kata Fauzi.
Untuk anggaran studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pemerintah pusat meminta menggunakan dana APBD. Sementara biaya pembebasan lahan dan pembuatan jalur rel kereta api ditanggung pusat.
Fauzi tidak menyebut berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan studi Amdal itu. Namun Pemprov Jambi akan menganggarkannya di APBD Perubahan 2015, sebab saat ini pihaknya masih melakukan pra desain.
Dia mengungkapkan, berdasarkan arahan dari Kementerian Perhubungan ketika MoU, provinsi yang sudah menyelesaikan pembebasan lahannya, pembangunan jalur akan langsung dikerjakan.
"Ini memang multiyears, tapi siapa yang selesai pembebasan lahannya, provinsi itu yang didahulukan. Untuk anggaran Amdal kita siapkan di APBDP," ujarnya.
Untuk rencana stasiun utama, lanjutnya, Pemprov merencanakan dibangun di Talang Gulo, Pal 10 Kotabaru Jambi. Selain itu Pemprov juga berencana akan membangun stasiun-stasiun kecil di beberapa titik. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015