Jambi (ANTARA Jambi) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mencatat sebanyak 150 kasus konflik terjadi antara manusia dan satwa di sejumlah wilayah di provinsi itu sepanjang 2014.
"Itu terjadi karena hutan tempat jelajah satwa berubah jadi lahan perkebunan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli di Jambi, Rabu.
Konflik manusia dan satwa itu sering terjadi di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di kawasan PT LAJ dan Bukit 30 Kabupaten Tebo dan Taman Nasional Kerinci Seblat.
"Konflik manusia dan satwa itu yakni antara gajah dan harimau. Catatan Walhi setahun mencapai 150 kasus, artinya konflik antara satwa dengan manusia terjadi setiap dua hari sekali," kata Musri.
Konflik Itu katanya banyak disebabkan hutan tempat jelajah mereka sudah menjadi jalan umum. Akibatnya satwa masuk kampung dan bertemu warga, konflik pun terjadi.
Populasi gajah di wilayah TN Bukit 30 Kabupaten Tebo menurut Musri masih banyak, namun hutan mereka berangsur habis. Kemudian masyarakat menanam sawit dan karet, akibatnya gajah-gajah masuk dan makan tanaman itu, dan warga yang resah akhirnya menganggap itu musuh.
Musim kemarau juga menjadi salah satu pemicu harimau dan gajah masuk kampung, sebab ketersediaan air dan makanan sudah kritis.
Selain itu, Walhi menyebutkan terbatasnya ruang jelajah membuat populasi harimau berkurang. Saat ini jumlah harimau tercatat hanya 50 ekor.
"Harimau-harimau tidak bisa lagi bermain di hutan-hutan di luar wilayah jelajahnya, dan kemungkinan terjadi 'insect', yang menyebabkan populasi tidak bagus dan banyak menimbulkan penyakit," katanya menjelaskan.
Mengatasi itu, Musri mengatakan perlu ada ketegasan pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin kepada perusahaan yang inggin membuka perkebunan.
Selain itu, hutan yang sudah rusak dikelola dan direhabilitasi, dengan begitu 10 tahun akan datang hutan yang rusak bisa dinikmati kembali.
Tidak hanya itu, menurut Musri, izin-izin yang sudah diberikan ke perusahaan namun tidak dimanfaatkan dengan baik, harusnya dicabut saja.
"Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan hutan, apalagi ingin membelah Taman Nasional sebagai jalur evakuasi, itu hanya janji-janji Pemilu saja," kata Musri. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Itu terjadi karena hutan tempat jelajah satwa berubah jadi lahan perkebunan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli di Jambi, Rabu.
Konflik manusia dan satwa itu sering terjadi di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di kawasan PT LAJ dan Bukit 30 Kabupaten Tebo dan Taman Nasional Kerinci Seblat.
"Konflik manusia dan satwa itu yakni antara gajah dan harimau. Catatan Walhi setahun mencapai 150 kasus, artinya konflik antara satwa dengan manusia terjadi setiap dua hari sekali," kata Musri.
Konflik Itu katanya banyak disebabkan hutan tempat jelajah mereka sudah menjadi jalan umum. Akibatnya satwa masuk kampung dan bertemu warga, konflik pun terjadi.
Populasi gajah di wilayah TN Bukit 30 Kabupaten Tebo menurut Musri masih banyak, namun hutan mereka berangsur habis. Kemudian masyarakat menanam sawit dan karet, akibatnya gajah-gajah masuk dan makan tanaman itu, dan warga yang resah akhirnya menganggap itu musuh.
Musim kemarau juga menjadi salah satu pemicu harimau dan gajah masuk kampung, sebab ketersediaan air dan makanan sudah kritis.
Selain itu, Walhi menyebutkan terbatasnya ruang jelajah membuat populasi harimau berkurang. Saat ini jumlah harimau tercatat hanya 50 ekor.
"Harimau-harimau tidak bisa lagi bermain di hutan-hutan di luar wilayah jelajahnya, dan kemungkinan terjadi 'insect', yang menyebabkan populasi tidak bagus dan banyak menimbulkan penyakit," katanya menjelaskan.
Mengatasi itu, Musri mengatakan perlu ada ketegasan pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin kepada perusahaan yang inggin membuka perkebunan.
Selain itu, hutan yang sudah rusak dikelola dan direhabilitasi, dengan begitu 10 tahun akan datang hutan yang rusak bisa dinikmati kembali.
Tidak hanya itu, menurut Musri, izin-izin yang sudah diberikan ke perusahaan namun tidak dimanfaatkan dengan baik, harusnya dicabut saja.
"Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan hutan, apalagi ingin membelah Taman Nasional sebagai jalur evakuasi, itu hanya janji-janji Pemilu saja," kata Musri. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015